Antara Fatwa, Keputusan Hakim, dan Titah Presiden/Raja/Khalifah

512

Fatwa, Keputusan Hakim, Dan Titah Presiden/Raja/Khalifah.

Imam Al Qarafi Al Maliky menulis satu buku yang memaparkan aspek aspek perbedaan antara ketiga hal di atas.

Buku ini mengungkap bahwa ada perbedaan penting dan sangat mendasar antara ketiga hal di atas.

Fatwa seorang ulama’ seluas apapun ilmunya, tidak berkekuatan hukum, alias kembali pada kesadaran masing masing untuk mengikutinya atau menolaknya.

Fatwa berlaku pada semua orang yang mengalami kasus serupa.

Dan seorang mufti tidak harus menjabat atau ditunjuk pemerintah, siapa saja yang kapasitas keilmuannya memadai, maka ia boleh berfatwa.

Sedangkan keputusan seorang hakim berkekuatan hukum dan mengikat pihak pihak yang berpekara, namun hanya berlaku pada mereka saja.

Adapun orang lain yang tidak menjalani proses peradilan, walau memiliki kasus serupa, maka keputusan tersebut tidak berlaku baginya.

Dan tentu saja tidak semua orang boleh menerbitkan keputusan hukum, walau ilmunya luas, bahkan paling luas, karena hakim adalah jabatan, jadi harus mendapat mandat dari pemerintah.

Sedangkan keputusan atau instruksi atau mandat seorang presiden atau khalifah, maka itu berkekuatan hukum, sehingga wajib dijalankan oleh semua rakyat, dan sang khalifah atau presiden berwenang untuk mengeksekusi / melaksanakan langsung keputusannya tersebut.

Semoga bermanfaat.

Sumber : Fanspage Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here