Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipolisikan, Istana: Baca UUD 45 dan UU ITE

268

Moslemtoday.com : Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menjawab pertanyaan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Sederhana saja, menurut Fadjroel, masyarakat harus paham akan undang-undang sebelum menyampaikan pendapat di muka umum.

“Masyarakat perlu mempelajari secara saksama UUD 1945 Pasal 28J. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,” kata Fadjroel dalam keterangannya, Sabtu, 13 Februari 2021, seperti dikutip dari Tempo.co

Sementara kalau memasuki media digital, masyarakat harus memahami UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Baca dan simak. Perhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45a ayat (1) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen; ayat (2) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA,” ungkap Fadjroel.

Sumber : Tempo.co

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here