Moslemtoday.com : Indonesia menyerukan boikot terhadap produk Israel merespons situasi terkini di Palestina. Seruan itu disampaikan delegasi RI dalam Pertemuan Tingkat Menteri dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Jumat (18/5/2018).
Delegasi RI pada Pertemuan Tingkat Menteri dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. Dalam pidatonya, Wamenlu Fachir mendesak OKI untuk mengambil langkah tegas, konkret dan praktikal untuk mendukung Palestina. Salah satunya, dengan memboikot produk Israel yang dihasilkan di tanah pendudukan di Palestina, juga memberikan bantuan bagi badan pengungsi PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA.
“Kita berkumpul di sini untuk merespons situasi terbaru di Palestina. Yakni tindakan tidak sah oleh Amerika Serikat dengan mengubah status quo Yerusalem. Serta penggunaan kekuatan oleh pasukan Israel secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan hilangnya banyak warga sipil tak berdosa di Gaza,” kata Wamenlu RI dalam pidatonya, Jumat (18/5).
“Kita tidak bisa membiarkan tragedi ini terjadi tanpa hukuman. Kita harus mengambil langkah konkret dan tegas,” tegas Wamenlu RI. Indonesia secara khusus meminta agar Kantor OKI untuk memboikot produk Israel agar segera berfungsi sebagai tindaklanjut kongkret keputusan KTT Luar Biasa OKI soal Yerusalem atau Al Quds Al Sharif yang diadakan di Jakarta pada 2016.
Indonesia mengharapkan penguatan kebijakan boikot produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan Israel diharapkan dapat berdampak. “Sejak KTT Luar Biasa OKI di Jakarta 2016, Indonesia selalu konsisten mendorong boikot,” kata diplomat yang sebelumnya ditugaskan di Markas PBB New York tersebut.
Dalam pidatonya Wamenlu RI memaparkan sejumlah langkah yang harus diambil OKI secara tegas dan berani. Di antaranya, OKI harus mengecam dengan tegas keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan ke Yerusalem karena mengancam proses perdamaian serta perdamaian di Timur Tengah itu sendiri.
OKI juga harus mendesak Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB untuk mengambil langkah-langkah konkret yang menyatakan bahwa tindakan AS melanggar hukum internasional, serta menyerukan komunitas global untuk tidak mengambil langkah sama dengan AS.
Sumber : CNN Indonesia
