Hasil Ijtima’ MUI ke-V Tahun 2015 Tentang UU Pengelolaan Keuangan Haji

1806

Hasil Ijtima’ MUI ke-V Tahun 2015 Tentang UU Pengelolaan Keuangan Haji

Moslemtoday.com : Ijtima Ulama ke-5 Komisi Fatwa MUI se-Indonesia diselenggarakan di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, pada 7-10 Juni 2015. Terdapat tiga tema pokok yang dibahas, terdiri dari masalah strategis kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah), masalah fiqih kontemporer (masail fiqhiyyah muashirah), dan masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyah).

Termasuk yang menjadi topik pembahasan dalam Ijtima’ MUI ke-5 tersebut adalah tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menuai kontroversi di tengah masyarakat saat ini. Berikut Redaksi hadirkan Hasil Ijtima’ MUI ke-V Tahun 2015 Tentang UU Pengelolaan Keuangan Haji :

  1. MUI menyambut baik dan rasa syukur dengan disahkannya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH). MUI menyadari betapa besarnya dana haji yang disetor para calon jamaah haji ke pemerintah melalui bank. Data menunjukkan akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp. 73,79 triliun dan pada 2022 bisa mencapai sekitar Rp. 147,67 triliun. Dana tersebut tentu harus dikelola dengan baik dan amanah.
  2. Dana BPIH yang sangat besar jumlahnya tersebut kelak akan dikelola oleh lembaga tersendiri yang bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagaimana diamanatkan UU ini. BPKH ini mempunyai tugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung-jawaban Keuangan Haji. Sedangkan wewenang BPKH adalah menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.
  3. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 UU PKH ini, maka BPKH harus sudah dibentuk satu tahun sejak UU ini disahkan. Dengan demikian batas akhir pembentukan BPKH pada 17 Oktober 2015 yang akan datang. Namun sampai sekarang, MUI mencermati dengan masa waktu tinggal sekitar lima bulan lagi, badan yang sangat penting tersebut belum terdengar proses pembentukannya oleh pemerintah.
  4. Atas dasar itu, MUI mengingatkan kembali pemerintah, c.q. Kementerian Agama untuk segera mempercepat proses pembentukan BPKH tersebut. Dalam proses pembentukannya, MUI mengharapkan kiranya dapat diselenggarakan secara transparan, dan akuntabel serta partisipatif. Dengan demikian diharapkan dapat terpilih anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam BPKH terdiri dari sosok manusia Indonesia yang amanah, profesional, dan mandiri.
  5. Pengelolaan keuangan haji agar dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, profesional, dan bermanfaat bagi umat Islam. Dalam kaitan itu, MUI menyarankan agar pemerintah membentuk bank tabungan haji Indonesia.

KLIK DISINI untuk mendownload lengkap Hasil Ijtima’ MUI ke-V Tahun 2015

Sumber : MUI.or.id

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here