Kebijakan Negara, Gerakan Wakaf, dan Distrust Umat Islam

289

Moslemtoday.com : Dalam situasi sulit, negara mengeluarkan kebijakan untuk mengajak umat Islam berwakaf. Tidak tanggung-tanggung, presiden secara langsung memimpin dan mengajak masyarakat (umat Islam) untuk  mewakafkan hartanya kepada pemerintah. Menteri Keuangan pun ikut mengkampanyekan hal yang sama dan menghimbau umat Islam berwakaf demi kepentingan bangsa dan dan negara. Alih-alih tergerak mewakafkan hartanya, umat Islam justru membuka aksi drama politik rezim ini, dan mendiamkan diri dari gerakan wakaf. Bahkan ada elemen umat Islam yang mengajak umat Islam untuk tidak mewakafkan kepada pemerintah tetapi kepada ormas atau lembaga Islam. Perlawanan terhadap kebijakan pemerintah ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan rezim selama ini dinilai merugikan umat mayoritas ini. Penolakan umat Islam terhadap anjuran pemerintah ini merupakan fenomena gunung es yang menunjukkan distrust (hilangnya kepercayaan) umat Islam kepada rezim ini. Sikap rezim yang kurang simpati dan sering merugikan umat Islam menjadi latar belakang adanya penolakan gerakan wakaf ini.

Seruan Wakaf dan Menggugah Kepedulian 

Pemerintah benar-benar serius mengajak umat Islam untuk mewakafkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas. Pemerintah menghimbau agar umat Islam mewakafkan hartanya bukan hanya kepada masjid atau lembaga pendidikan, tetapi sudah saatnya bergerak  menyentuh ekonomi dan sosial. Tidak tanggung-tanggung, yang melakukan pencanangan itu adalah presiden, Jokowi, dan kemudian diikuti oleh Menteri keuangan Sri Mulyani. Yang menarik, Sri Mulyani harus mengenakan kerudung saat mengajak umat Islam mewakafkan hartanya kepada pemerintah.  

Alih-alih mendapatkan dukungan, kebijakan ini justru mendapat reaksi minor dari umat Islam, dan bahkan jadi bahan tertawaan. Reaksi minor dan bahan tertawaan karena tidak kepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya yang dinilai merugikan umat Islam. Konteks kebencian dan kriminalisasi terhadap ormas atau umat Islam tidak bisa dilepaskan dari dingin dan bekunya umat Islam dalam merespon ajakan mewakafkan harta ini.

Apa yang menimpa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang sama-sama dibubarkan dan anggotanya mengalami persekusi bisa jadi menggugah persaudaraan (ukhuwah) Islam. Bahkan terbunuhnya 6 laskar FPI dan ditangkapnya Habib Rizieq Syihab (HRS) serta persekusi terhadap pondoknya, menjadi pemicu adanya simpati sesame muslim.  

Yang tak kalah prihatinyya, kebijakan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dinilai umat Islam banyak merugikan umat Islam. Kebijakan Menag itu terlihat manis-mesra dengan non-muslim tetapi terlihat kurang simpatik kepada umat Islam. Menag dipandang sudah menyalahgunakan arti toleransi dengan memuji umat lain tapi kurang bersimpati pada sesame muslim. Termasuk kebijakan terbaru yang membuat peraturan guru non-muslim bisa ngajar di Madrasah jelas menimbulkan kegaduhan bagi kalangan umat Islam. 

Apa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Nadim Makarim juga dinilai meresahkan umat Islam. Nadim mempersoalkan adanya sekolah yang mennilai memaksakan siswa siswinya untuk memakai jilbab. Bahkan Menteri ini menginstruksikan untuk menindak tegas dengan memecat kepala sekolah yang dinilai mewajibkan pemakaian jilbab. Pernyataan ini jelas membuat umat Islam tersudut. Bukankah memakai jilbab bagian dari aturan Islam dan sangat pantas untuk dkenakan oleh muslimah. Kebijakan ini tentu saja memberi peluang kepada muslimah untuk tidak mengenakan jilbab dengan berkilah tidak boleh ada pemaksaan dalam memakai jilbab di sekolah.

Kegaduhan berlanjut ketika ketua PBNU, Said Aqil Siraj yang menyebut ada NU cabang Nasrani. Hal ini jelas membuat kegaduhan kalangan internal umat Islam, khususnya NU. Meskipun dipandang sebagai kelakar, namun pernyataan itu jelas tidak memiliki akar sejarah bagi NU yang sejak awal sejarah kelahirannya memiliki kontribusi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan, di era kemerdekaan bergerak untuk melawan Belanda. Belanda bukan hanya memiliki misi ekonomi dalam menjajah tetapi ada misi agama, yakni menyebarkan agama Nasrani. Pernyataan Said Aqil ini jelas membuka ruang bagi umat Islam untuk gaduh dan konflik internal. 

Seruan Berwakaf Kepada Lembaga Terpercaya  

Ketika umat Islam tak berdaya, muncul kebijakan negara mengajak untuk mewakafkan hartanya. Di sisi lain, utang negara melambung, ekonominya dikuasai kelompok minoritas, dan secara politik umat Islam sangat lemah. Karena partai politik berlabel Islam yang duduk sebagai lembaga legislatif sudah tidak berdaya dalam membela kepentingan umat Islam. Dalam situasi terpuruk ini, umat Islam kembali disasar untuk membantu kesulitan ekonomi negara.

Kalau selama ini umat Islam berjuang untuk menjalankan syariatnya terus diusik, dan bahkan diberangus serta distigma negatif dengan tuduhan intoleran, radikal, dan membahayakan negara. Maka tidak salah bila umat Islam mereaksi. Salah satu reaksi itu disuarakan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin. Din menyerukan umat Islam berwakaf ke organisasi atau lembaga Islam.  Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa selama ini organisasi atau lembaga Islam sudah berjuang untuk memajukan kehidupan bangsa. Perjuangan itu melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pemangunan masjid, mushalla, dan sarana dakwah lainnya. Mereka akan mengemban amanah wakaf dengan baik demi kemaslahatan umat. Ditambahkan bahwa berwakaf ke ormas atau lembaga Islam menambah pahala dan amal jariyah.

Apa yang disampaikan presidium KAMI ini merupakan fenomena gunung es sekaligus sebagai representasi suara umat Islam. Umat Islam sudah membaca arah kebijakan negara yang hanya memanfaatkan harta umat Islam namun menolak aspirasi umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai agamanya dalam praktek berbangsa dan bernegara. Disinilah puncak distrust (ketidakpercayaan) umat Islam pada negara. 

 Surabaya, 1 Pebruari 2021

Oleh : Dr. Slamet Muliono Redjosari 

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here