Menag : Penyelenggara Umrah Wajib Setor Rp200 Juta ke Pemerintah

193

Moslemtoday.com : Kementerian Agama menyatakan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) wajib menyetorkan uang jaminan kepada pemerintah minimal Rp200 juta. Aturan ini untuk mengantisipasi agar kasus penipuan umrah tak terulang.

“Regulasi mengatur bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) harus memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank sebesar minimal Rp200juta,” kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam jumpa pers di Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (18/2/2020), seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Fachrul mengatakan demi mencegah penipuan terulang kembali, pihaknya sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan umrah. Satgas lintas kementerian/lembaga ini secara intensif sudah turun ke lapangan pada akhir 2019.

“Untuk melakukan sidak sekaligus pembinaan kepada para travel di beberapa provinsi terkait UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” ungkap Fachrul.

Selain itu, Kemenag juga mengembangkan sistem perizinan online melalui Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji khusus). Aplikasi ini menjadi sarana mengurus perizinan secara online sehingga akan memudahkan masyarakat.

Terdapat tiga jenis perizinan, yaitu: izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) baru, perubahan izin, dan akreditasi PPIU.

Terakhir, mantan Wakil Panglima TNI itu juga mengatakan pihaknya sudah mencabut moratorium pemberian izin baru penyelenggara umrah. Moratorium yang diberlakukan sejak 2018, dicabut oleh Menag mulai awal Februari 2020.

“Pencabutan moratorium ini akan memberikan ruang berkembangnya dunia usaha bisnis syari’ah sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Fachrul.

Sumber : CNN Indonesia

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here