MUI : Tidak Benar Poligami Menodai Islam

107

Moslemtoday.com : Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan tidak benar disebut jika praktik poligami itu menodai Islam. “Poligami bisa menjadi sunah jika memenuhi persyaratan,” kata Zainut seperti dilansir dari Antaranews.com, Ahad, (7/7/2019).

Kendati begitu, Zainut mengatakan poligami bisa menjadi makruh bahkan haram jika menimbulkan mudarat atau ketidakadilan dan kezaliman terhadap istri dan keluarga.

Poligami, kata dia, adalah salah satu di antara syariat Islam. “Banyak kita temukan dalil atau hujah baik itu di dalam Al Quran maupun Al Hadits yang membolehkan seorang Muslim melakukan poligami,” tambah Zainut.

Meski demikian, Zainut menekankan bahwa praktik poligami tidak mudah dilakukan oleh setiap orang karena ada beberapa persyaratan yang cukup berat. Persyaratan tersebut misalnya pertama seorang pelaku poligami harus memiliki sikap adil di antara para istrinya.

Kedua harus semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Dan ketiga harus dapat menjaga para istrinya, baik menjaga agama maupun kehormatannya. “Keempat, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin para istri dan keluarganya,” ujar Zainut.

Zainut menerangkan bahwa para ulama berbeda pendapat setidaknya terbelah menjadi dua soal poligami. Pertama, kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah yang tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami.

Sementara kalangan Hanafiyah, menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya. “Saat ini negara Islam ada yang melarang poligami dengan beberapa alasan seperti di Maroko,” ungkap Zainut.

Sementara sebagian besar negara Islam lainnya membolehkan poligami, termasuk di Mesir tapi diatur dalam undang-undangnya dengan persyaratan sang pria harus menyertakan slip gajinya.

Sedangkan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) poligami dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan antara lain mendapat ijin dari Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh persetujuan dari istri/ istri-istrinya, memiliki jaminan kemampuan memberikan nafkah kepada keluarganya dan kewajiban berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Sumber : ANTARA

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here