Mulai 1 Februari 2021, Sri Mulyani Pungut Pajak Jualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher

571

Moslemtoday.com : Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer yang akan berlaku mulai 1 Februari 2021.

Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 yang telah ditandatangani oleh Sri Mulyani pada 22 Januari 2021 kemarin.

Dalam peraturan itu tertulis bahwa kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucer, perlu mendapat kepastian hukum, dan untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.

“Perlu mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer,” bunyi peraturan tersebut, seperti dikutip dari laman perpajakan.ddtc.co.id, Jumat, (29/1/2021).

Pada pasal 13 disebutkan besaran pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Sedangkan yang dimaksud Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual yang besarannya sama dengan nilai pembayaran yang ditagih oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi.

Sumber : perpajakan.ddtc.co.id | Redaktur : Hermanto Deli

Mari bergabung bersama WA Grup dan Channel Telegram Moslemtoday.com, Klik : WA Grup & Telegram Channel

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here