Damaskus — Pengadilan di Damaskus menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Selasa (11/8/2026), atas sejumlah tuduhan serius, termasuk pembunuhan berencana, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukuman serupa juga dijatuhkan kepada saudara laki-lakinya, Maher al-Assad, serta mantan pejabat keamanan Atef Najib.
Dalam putusannya, pengadilan menyatakan Bashar al-Assad terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap sejumlah orang, termasuk anak-anak, serta melakukan tindakan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Ia juga dinyatakan bertanggung jawab atas sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama pemerintahannya.
Bashar dan Maher al-Assad menjalani persidangan secara in absentia karena keduanya tidak berada di Suriah. Sementara itu, Atef Najib, yang merupakan kerabat Bashar dan pernah menjabat sebagai pejabat keamanan, menjalani persidangan secara langsung.
Najib ditangkap pada Januari tahun lalu. Ia dinyatakan bersalah atas sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan, pembunuhan terhadap anak-anak berusia di bawah 15 tahun, serta penyiksaan yang mengakibatkan kematian.
Putusan tersebut menjadi hukuman pertama yang dijatuhkan terhadap tokoh utama rezim Assad oleh otoritas transisi Suriah. Pemerintahan transisi sebelumnya telah memulai proses hukum terhadap sejumlah tokoh pemerintahan lama yang diduga terlibat dalam kejahatan selama konflik, baik terhadap terdakwa yang berada di Suriah maupun yang berada di luar negeri.
Bashar al-Assad, yang lahir pada 1965, menjadi Presiden Suriah pada 2000 setelah ayahnya, Hafez al-Assad, meninggal dunia. Ia kemudian melanjutkan kekuasaan keluarga Assad dan mempertahankan dominasi kelompok Alawite dalam pemerintahan Suriah yang mayoritas penduduknya beragama Islam Sunni.
Di bawah kepemimpinannya, Suriah juga mempertahankan hubungan erat dengan Iran dan berada dalam posisi yang berseberangan dengan Israel serta Amerika Serikat.
Perang Suriah dan Kejatuhan Assad
Konflik Suriah bermula pada Maret 2011 ketika pasukan pemerintah merespons secara keras demonstrasi yang muncul dalam gelombang Arab Spring. Tindakan represif tersebut kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata dan perang saudara yang berlangsung selama 14 tahun.
Dalam konflik tersebut, Rusia dan Iran menjadi pendukung utama pemerintahan Assad, sementara Amerika Serikat, Turki, dan sejumlah negara lainnya memberikan dukungan kepada berbagai kelompok oposisi pada tahap yang berbeda.
Perang tersebut menyebabkan ratusan ribu orang tewas, menghancurkan infrastruktur sipil, serta memaksa jutaan warga Suriah meninggalkan rumah mereka. Konflik berkepanjangan juga membawa Suriah ke dalam krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang mendalam.
Pemerintahan Assad selama bertahun-tahun dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan di luar proses hukum, serta serangan terhadap warga sipil.
Sebuah mekanisme investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya menyatakan terdapat bukti pola sistematis penyiksaan, kekerasan seksual, dan penghilangan paksa di lebih dari 100 fasilitas penahanan yang dikelola pemerintah Suriah.
Bashar al-Assad akhirnya meninggalkan Suriah pada Desember 2024 setelah pasukan oposisi bersenjata berhasil memasuki Damaskus. Ia bersama keluarganya kemudian melarikan diri ke Moskow, Rusia.
Suriah di Bawah Pemerintahan Transisi
Setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut Damaskus pada 8 Desember 2024 dan menggulingkan Assad, Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah.
Pemerintahan baru kemudian menyatakan akan mengejar mantan pejabat dan loyalis rezim Assad yang diduga terlibat dalam kejahatan perang. Pemerintah transisi juga mulai melakukan sejumlah reformasi ekonomi dan administratif, termasuk pengurangan pegawai sektor publik, reformasi sistem perpajakan, serta pembukaan kembali sejumlah perlintasan perbatasan.
Namun, masa transisi Suriah masih menghadapi berbagai tantangan. Ketegangan antara pemerintahan baru dan komunitas Alawite juga meningkat, terutama setelah serangkaian serangan terhadap aparat keamanan di wilayah pesisir yang menjadi basis komunitas Alawite.
Kekerasan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik sektarian yang menewaskan sedikitnya 1.500 warga Alawite. Sebuah investigasi Reuters menemukan bahwa sebagian besar kekerasan tersebut dapat ditelusuri hingga ke sejumlah pejabat keamanan di Damaskus.
Di sisi lain, perubahan politik di Suriah juga diikuti dengan perubahan hubungan negara tersebut dengan kekuatan asing. Amerika Serikat telah menarik seluruh pasukannya dari Suriah setelah sekitar satu dekade berada di negara tersebut. Washington sebelumnya menempatkan sekitar 1.000 tentara di Suriah.
Pemerintah Suriah juga mencapai kesepahaman dengan Rusia untuk mengurangi kehadiran militer Moskow di kawasan pesisir Mediterania. Kesepakatan tersebut mencakup pembahasan mengenai masa depan Pangkalan Udara Hmeimim dan fasilitas angkatan laut Tartus.
Vonis mati terhadap Bashar al-Assad, Maher al-Assad, dan Atef Najib menjadi salah satu perkembangan hukum paling signifikan sejak berakhirnya pemerintahan Assad. Putusan tersebut sekaligus menandai babak baru dalam upaya pemerintahan transisi Suriah untuk mengadili tokoh-tokoh yang dituduh bertanggung jawab atas berbagai kejahatan selama 14 tahun perang.
Sumber : https://www.middleeasteye.net/news/syria-court-sentences-bashar-al-assad-death-absentia-landmark-trial
