Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara

214
Ilustrasi. Sumber Foto : Tirto.id

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  (PSBB)

Corona Virus (Covid-19) yang akhir-akhir ini menjadi primadona dalam pemberitaan berbagai media, telah berhasil mengguncangan  dunia internasional. Bukan saja karena kemunculannya yang tiba-tiba berhasil menghilangkan jutaan nyawa manusia, melainkan juga karena keberadaannya telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia.

Dilihat dari sisi politik, kehadiran Covid-19 mau tidak mau berpengaruh pada dunia perpolitikan, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis yang harus dimunculkan dalam mengatasi persoalan tersebut. Hal ini tentu saja membutuhkan adanya payung hukum yang kuat guna mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh kemunculan virus tersebut.

Kebijakan hukum berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya sudah diantisipasi dalam bentuk penerbitan  undang-undang  Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantianaan Kesehatan, yang merupakan wujud penjabaran Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan semakin meluasnya wabah penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona, dan guna mencegah meluasnya penyebaran penyakit tersebut, maka sesuai amanah  pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dilakukanlah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi  corona virus disease 2019 (COVID -19), meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Sebagai implementasinya dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID -19). Untuk itu, sebagai pedoman dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID -19) tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Dalam pedoman tersebut ditentukanlah mengenai tata cara/ mekanisme dan pelaksanaan dari  penetapan PSBB yang mencakup pembatasan pergerakan masyarakat, baik di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan ibdah, dan fasilitas umum.

Terkait hal tersebut, beberapa daerah telah mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan terkait pelasanaan PSBB tersebut, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan-Peraturan Kepala  Daerah oleh daerah yang mengajukan permohonan tersebut.

Untuk itu, ada hal menarik yang perlu mendapat perhatian.Keberanian pemerintah termasuk pemeritah daerah dalam menerapkan PSBB harus disertai jaminan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak rakyat di semua aspek kehidupan, tentu saja akan berkurang dengan adanya PSBB ini.

Hak di bidang pendidikan misalnya, pembatasan bagi semua siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran  secara langsung dari sumbernya menjadi tidak dapat terpenuhi.  Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah wajib memfasilitasi hal tersebut. Kesulitan untuk mendapatkan pembelajaran yang tidak bisa dinikmati secara langsung dan kemudian diganti dengan berbagai metode daring, tidak semua dapat dinikmati dengan nyaman mengingat keterbatasan anggaran masing-masing siswa dan mahasiswa dalam pemenuhan kuota internet tidak semuanya sama. Dengan demikian, agar hak para pelajar dan mahasiswa  dapat terpenuhi, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi kondisi demikian.

Terkait hak di bidang perekonomian, PSBB yang diterapkan tentu saja akan berpengaruh pada kondisi perekonimian masyarakat. Imbas dari pembatasan ini kemudian berpengaruh pada terjadinya PHK hampir di setiap sektor kehidupan manusia, minimnya pendapatan atau bahkan nihilnya pendapatan dari pelaku kerja harian, termasuk pedagang dan jasa online adalah hal yang mewarnai implementasi pembatasan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah wajib  juga menyikapi hal tersebut dalam bentuk bantuanyang diarahkan pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang keagaamaan, meskipun dapat dipahami bahwa PSBB dimaksudkan untuk kebaikan bersama, tetapi bukan berarti tempat ibadah harus ditutup. Penutupan tempat ibadah tentu saja akan berbenturan dengan kewajiban manusia terhadap sang pencipta yangjuga  wajib  dipenuhi karena ada hukum Allah bagi umat muslim atau hukum agama lain yang juga akan berlaku kelak. Oleh karenanya, pemerintah perlu memfasilitasi hal ini, sehingga terjadi keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, baik terhadap negara maupun terhadap agama.

Terkait dengan hal-hal tersebut, dalam tataran praktis, metode kekarantinaan yang lebih tepat diterapkan bagi kondisi dI Indonesia saat ini adalah metode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jika dibandingkan dengan metode yang lain, seperti karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Namun demikian, sebenarnya pengaturannya tidak cukup jika hanya sampai tingkat Peraturan Menteri, melainkan harus dipertegas dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini diperlukan, mengingat Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya pembatasan hak hak warga negara selain undang-undang. (PSBB adalah salah bentuk pembatasan atas hak-hak warga negara).

Pengaturan dalam bentuk undang-undang sebenarnya sudah sesuai dengan amanat  Pasal 28  J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, namun perlu diketahui, bahwa  pemberlakuan suatu undang-undang diperuntukan dalam tataran nasional. Akan tetapi,  mengingat karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah berbeda-beda, maka akan lebih tepat jika pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah, mengingat pembentukan Peraturan Daerah adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam rangkapelaksanaan otonomi daerah.

Adapun keberadaan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, dan Peraturan Bupati terkait PSBB yang sudah diterapkan pada beberapa daerah), sebenarnya adalah wujud dari implementasi Peraturan Daerah, sebagaimana diamahkan dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah,  yang menegaskan, bahwa Peraturan Kepala Daerah dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah, padahal Peraturan Daerahnya sendiri belum ada.

Dengan demikian, penetapan PSBB di beberapa daerah Indonesia, baik Propinsi, Kota , maupun Kabupaten haruslah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Oleh : Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.MH (Kepala Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here