PM Yordania Hani al-Mulki Mengundurkan Diri di Tengah Aksi Protes Menentang Kebijakan Pajak

570

Moslemtoday.com : Raja Yordania Abdullah II telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Hani al-Mulki di tengah aksi protes massa menentang kenaikan harga dan kebijakan pajak. Mulki mengajukan pengunduran dirinya setelah Raja Abdullah II memintanya untuk mengundurkan diri pada Senin ini, (4/6).

Protes telah terjadi di seluruh ibukota Amman dan kota-kota lainnya selama empat hari terakhir. Para pemrotes menyerukan agar pemerintah membatalkan serangkaian kenaikan harga dasar seperti bahan bakar dan listrik dalam beberapa bulan terakhir dan membatalkan kenaikan pajak penghasilan.

Mereka juga menuntut pengunduran diri Mulki, yang pemerintahannya telah mengusulkan kenaikan pajak dan makanan pokok, yang mereka klaim akan meningkatkan kemiskinan dan kesusahan, seperti dikutip dari Al Arabiya, Senin, (4/6/2018).

Mulki, seorang pebisnis yang dihormati sebelumnya dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 2016 dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian negara di tengah gejolak regional dan krisis pengungsi. Namun kebijakan ekonomi tersebut telah menyebabkan popularitas Mulki menurun.

Raja Jordan adalah pembuat keputusan utama pada kebijakan, tetapi juga memposisikan dirinya sebagai kekuatan pemersatu di atas pertarungan politik. Raja sering mengubah atau membubarkan pemerintahan sebagai cara menenangkan aksi protes. Pada hari Jumat kemarin, Raja Abdullah II memerintahkan untuk menunda keputusan untuk menaikkan harga pokok dan mempertimbangkan untuk pembentukan pemerintahan baru.

Setelah pengunduran Mulki, Raja Yordania Abdullah II menunjuk Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz sebagai pengganti Al-Mulki dan membentuk pemerintahan baru. Al-Razzaz digambarkan sebagai karakter yang lebih “disukai” dan “diterima” di antara orang-orang Yordania.

Namun, penunjukan al-Razzaz dinilai oleh para pengamat hanya untuk meredakan ketegangan saat ini dan untuk meredam kemarahan publik atas kebijakan ekonomi.

Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, Abdallah Ghoushe, pakar ekonom Yordania mengatakan bahwa pengunduran diri Al Mulki merupakan langkah bagus yang mungkin meredakan ketegangan, tetapi tidak akan mengakhiri protes.

“Masalah kami dengan pemerintah adalah undang-undang pajak yang diusulkan dan kebijakan ekonomi lainnya,” kata Abdallah Ghoushe.

“Jika ini tidak diselesaikan sesegera mungkin, konflik dengan pemerintah akan tetap ada,” tambahnya.

Yordania telah lama menderita masalah ekonomi dan tetap sangat bergantung pada bantuan asing. Yordania telah menjadi tempat penampungan ribuan pengungsi Palestina dan Suriah. Awal tahun ini, warga Yordania memprotes kenaikan pajak penjualan.

Sebagai bagian dari serangkaian reformasi ekonomi untuk mengurangi utang nasional Yordania sebesar $ 37bn, yang setara dengan 95 persen dari produk domestik bruto (PDB), Pemerintah memberlakukan kenaikan harga pada komoditas dasar yang telah membuat marah banyak warga Yordania.

Biaya bahan bakar telah meningkat lima kali pada 2018, dan tagihan listrik telah melonjak hingga 55 persen. Menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh The Economist, ibukota Amman adalah kota Arab paling mahal untuk ditinggali. (DH/MTD)

Sumber : Al ArabiyaAl Jazeera | Redaktur : Hermanto Deli
Copyright © 1439 Hjr. (2018) – Moslemtoday.com

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here