Xi Jinping dipastikan menjadi presiden China untuk periode ketiga setelah terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) dalam puncak kongres partai tersebut akhir pekan lalu.
Keputusan Kongres PKC itu akan dikukuhkan dalam Kongres Rakyat Nasional pada Maret mendatang. Namun, berdasarkan riwayat politik China, selama ini bagi siapa pun yang menjadi Sekjen partai berkuasa otomatis akan menjadi pemimpin tertinggi Negeri Tirai Bambu.
Kesempatan Xi ini semakin dimantapkan setelah ia mencabut aturan batasan masa jabatan presiden China pada 2018 lalu. Sebelumnya tertulis, masa jabatan presiden maksimal dua periode, tetapi aturan itu telah dihapus Xi dalam kongres sebelumnya.
Lalu, bagaimana dampak Presiden Xi Jinping menjabat untuk periode ketiga bagi Indonesia?
China merupakan salah satu mitra utama Indonesia. Negeri Tirai Bambu bahkan menjadi negara investor kedua terbesar setelah Singapura bagi Indonesia.
Menurut Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Nur Rahmat Yuliantoro, hubungan dua negara ini bakal tetap hangat.
“Hubungan China dan Indonesia akan tetap meneruskan pola yang sudah ada, dengan tetap memperhatikan dinamika yang berkembang di kawasan,” kata kata Nur Rahmat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/10/2022).
Indonesia dan China memiliki hubungan yang erat. Pada Juli lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo bahkan sempat berkunjung ke negara itu dan bertemu Xi.
Dalam pertemuan itu, Jokowi memamerkan kerja sama ekonomi kedua negara yang menunjukkan tren positif. Jokowi bahkan menyebut kedekatan RI-China sebagai saudara senasib sepenanggungan.
Di periode mendatang, Nur menilai ekonomi China akan tetap tumbuh dengan baik, sehingga berdampak pada Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang.
“Dari situ, bisa jadi akan ada dampaknya bagi investasi dan perdagangan China dengan Indonesia yang kian membesar,” jelas dia lagi.
Indonesia juga akan semakin melihat China sebagai mitra penting sebagai penyedia bantuan dana untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan potensi kerja sama perdagangan. Terlebih Indonesia dan China saat ini memiliki proyek kereta cepat yang tertuang dalam Belt and Road Initiative (BRI).
Meski begitu, Nur Rahmat mengatakan Xi akan tetap membawa China semakin “garang” menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dunia, terutama jika menyangkut keamanan dan pertahanan geopolitik.
Makin Galak di Laut China Selatan?
Menurut Nur Rahmat, China akan menerapkan kombinasi antara asertif dan semangat bekerja sama dalam berbagai hal, terutama soal keamanan dan menyangkut sengketa teritorial yang selama ini sering bikin Xi ‘pusing’ LCS.
Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah LCS meski hal itu bertabrakan dengan teritorial sejumlah negara Asia Tenggara. Mereka yang berkonflik dengan China di LCS di antaranya adalah Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Pada 2016 lalu padahal Pengadilan Arbiter Internasional telah menolak klaim China atas LCS, tetapi Beijing abai dan justru semakin agresif mengklaim perairan kaya sumber daya mineral itu. China kerap mengirimkan pesawat tempur dan kapal-kapalnya ke perairan itu hingga menerobos zona negara lain di sekitarnya.
Beijing bahkan membangun sejumlah pulau buatan dan memasang instalasi militer di LCS.
Coastguard Filipina dan China tercatat beberapa kali berkonflik di perairan LCS. Misalnya, Manila menuduh coast guard Beijing melakukan intimidasi dan pelecehan terhadap kapal mereka atau ribut-ribut soal bangkai kapal.
Di periode ketiga kepemimpinan Xi, China pun disebut bakal lebih agresif mempertahankan klaimnya ini di LCS.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, juga menilai China akan menjatuhkan sanksi bagi negara mana saja yang mengganggu kedaulatan mereka.
“Diperkirakan Xi akan mengeluarkan banyak tekanan diplomatik dan sanksi atas Taiwan dan negara-negara yang memiliki klaim atas gugusan Laut China Selatan, sehingga merepotkan Taiwan, ASEAN, AS, Quad, dan juga AUKUS,” kata Rezasyah.
Xi sebelumnya telah menegaskan bahwa integritas wilayah merupakan bagian tak terpisahkan dari “Mimpi China.” Visi ini bertujuan menjadikan Negeri Tirai Bambu sebagai negara yang kuat, maju dan modern.
Sementara itu, Indonesia jarang ikut campur terkait LCS lantaran tidak memiliki sengketa wilayah di perairan itu dengan China. Namun, ulah usil China yang semakin getol mengirimkan puluhan kapal coastguard dan nelayannya ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara juga membuat Jakarta khawatir.
Pada akhir Agustus 2021 lalu, kapal riset China, Hai Yang Di Zhi 10, terdeteksi di perairan Natuna. Dua bulan setelahnya, kapal ini terpantau masuk dan melakukan aktivitas di perairan Natuna.
Peneliti Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menilai kapal china itu tengah melakukan riset.
Meski begitu, Nur Rahmat menilai Indonesia justru akan terus mengusahakan solusi damai yang bisa diterima semua pihak, baik secara bilateral maupun regional dalam isu ini.
Indonesia, kata Nur Rahmat, akan semakin gigih melindungi wilayah teritorialnya termasuk perairan Natuna.
“Akan halnya ketegangan dengan Cina di Laut Natuna Utara, Indonesia tidak akan mundur karena wilayah itu merupakan bagian dari kedaulatan negara yang tidak bisa diganggu gugat,” ucap Nur Rahmat.
“Cina juga tidak akan menyeret Indonesia masuk lebih dalam ke sengketa LCS. Indonesia juga pastinya tidak akan mau karena posisinya selama ini bukanlah sebagai claimant states (dalam sengketa LCS),” paparnya.
Sumber : CNNIndonesia.com
