Moslemtoday.com : Presiden Joko Widodo menyatakan, fenomena perkembangan media sosial menambah beban pemerintah. Berbeda dengan media arus utama yang dianggap bisa diajak bekerja sama, media sosial tak bisa diperlakukan sama. Tak ada yang bisa mengontrol penggunaan media sosial.
Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, Kamis (9/1). Jokowi menilai dampak penggunaan media sosial bukan hanya dialami Pemerintah Indonesia, tapi juga di negara-negara belahan dunia manapun.
“Media sosial juga memusingkan pemerintah. Ini yang saya dengar dari perdana menteri, presiden yang saya temui, semua mengeluhkan. Kalau media mainstream (arus utama) masih bisa kami ajak bicara, tapi media sosial siapa yang bisa ‘memagari’,” kata Jokowi seperti dilansir Antara.
“Setiap saat di media sosial kita kebanjiran berita, ada yang obyektif, baik, tapi banyak juga yang bohong, yang bikin gadih, penuh caci maki, bahkan ancam persatuan bangsa. Tapi saya yakin ini akan mematangkan kita, membuat kita tahan uji. Ini fenomena semua negara,” katanya.
Presiden mengakui saat ini jagat media mainstream sedang menghadapi merebaknya fenomena media sosial. “Ini menjadi kegandrungan baru di kalangan masyarakat, sekarang semua main media sosial, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Semua main media sosial, ada yang senang twitter, facebook, instagram, path. Semua gandrung media sosial,” katanya.
“Dalam kondisi ini, media arus utama harus bisa meluruskan yang bengkok-bengkok bukan justru memungut sebagai bahan berita,” katanya. Presiden prihatin karena kini kerap kali jika ada topik banyak dibicarakan di media sosial atau trending topic justru menjadi bahan berita bagi media arus utama. (DH)
