Prof. Din Syamsuddin Usulkan Wapres JK Jadi Utusan Rekonsiliasi Qatar-Saudi

1700

Moslemtoday.com : Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan polemik yang melibatkan Qatar dan Arab Saudi bisa membahayakan banyak pihak dan perlu segera diselesaikan. Untuk itu, Indonesia dinilai bisa didorong menjadi penengah kedua negara.

Din mengatakan, kalau memungkinkan, pemerintah Indonesia bisa mengirim utusan rekonsiliasi, dan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut (JK) cocok mengemban tugas tersebut.

“Yang harus dilakukan mungkin segera mengirim utusan, apakah Menlu atau boleh jadi Pak Wakil Presiden yang dikenal sebagai man of reconciliation,” kata Din saat ditemui di rumah dinas Wakil Presiden, Senin (12/6).

Din mengungkapkan dirinya mengusulkan nama JK bukan tanpa alasan, melainkan karena pria nomor dua di Indonesia itu dikenal oleh pejabat-pejabat tinggi di negara-negara Timur Tengah. Namun, Din mengakui bantuan JK belum cukup untuk membawa perdamaian antara Qatar dan Arab Saudi. Perlu ada hal-hal lain yang harus dilakukan, salah satunya memanfaatkan organisasi OKI yang mayoritas berisi negara Islam di kawasan.

Meski meminta bantuan OKI melalui sidang darurat akan sulit dilakukan karena markas besarnya ada di Jeddah dan sekjennya berasal dari Arab Saudi, Din masih yakin negara-negara anggota OKI yang tak terlibat konflik bisa meredakan persetuan tersebut.

“Jika ada 10 (negara yg terlibat konflik) maka masih ada 40-an negara yang bisa diajak melakukan gerakan moral atau islah,” ujar Din.

Bukan Peristiwa Kecil

Din juga menceritakan bahwa polemik Qatar-Arab Saudi tak bisa disebut sebagai peristiwa kecil karena kisruh itu berpotensi memberikan dampak sistemik, efek domino, bahkan impilkasi politik ekonomi bagi banyak negara Islam termasuk Indonesia. Lebih dari itu, Din juga menganggap masalah antar dua negara besar di Timur Tengah tersebut memperlihatkan bahwa dunia Islam tengah mengalami konflik yang serius.

“Ini sangat potensial membawa pada perpecahan besar. Konflik ini mencerminkan konflik internal dunia islam,” kata dia. Melihat semua itu, Din kembali menegaskan bahwa Indonesia harus bisa menjadi penengah sekaligus perantara karena memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara di timur tengah harus benar-benar dimanfaatkan pemerintahan Joko Widodo tersebut bisa menjalankan fungsi perantaranya dengan baik.

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here