Punya Ikatan Sejarah, Aceh Berpeluang Dapat Kuota Haji Tersendiri dari Arab Saudi

254

Moslemtoday.com : Senator asal Aceh, Muhammad Fadhil Rahmi mengungkapkan Aceh bisa mendapatkan kuota haji tersendiri dari Arab Saudi di luar kuota haji nasional yang dimiliki pemerintah Indonesia karena Aceh memiliki ikatan sejarah tersendiri dengan Arab Saudi, sehingga daftar tunggu haji bisa dipangkas.

“Aturan disiapkan dan mungkin lobi untuk kuota haji terpisah. Ini memungkinkan karena kita memiliki histori tersendiri dengan Arab Saudi.⁠ Salah satunya mungkin melalui Baitul Asyi di sana. Jadi berbicara Aceh tak asing. Yang perlu sekarang adalah kerjasama para pihak-pihak terkait di Aceh,”⁠ tulis Fadhil di akun instagramnya @mfadhilrahmi, Rabu, (17/6/2020).

Fadhil meminta kebijakan pemerintah yang meniadakan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2020 ini harus disikapi secara arif dan bijaksana. ⁠”Ini bisa menjadi momen bagi Aceh untuk mewujudkan rencana tadi.⁠ Pemerintah Aceh bisa fokus untuk berbenah serta menyempurnakan regulasi yang memungkinkan Aceh untuk memberangkatkan jamaah haji secara independen atau terpisah dari nasional,” tambah Fadhil.

Hal ini, merujuk pada Undang Undang Pemerintah Aceh, pasal 16 poin 2 huruf e.⁠ Pada pasal 16 poin 2 disebutkan bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. “Jadi poin ini memungkinkan untuk kita untuk melaksanakan keberangkatan jamaah haji secara independen,”⁠ ujar Fadhil.

Fadhil menambahkan bahwa untuk merealisasi kemungkinan pelaksanaan haji independen yang menjadi kewenangan Aceh di bidang keistimewaan Aceh, perlu adanya kajian yang lebih dalam.⁠ (DH/MTD)

View this post on Instagram

Kebijakan Meniadakan Ibadah Haji Harus Disikapi Bijaksana⁠ ⁠ Kami menilai kebijakan pemerintah yang meniadakan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2020 harus disikapi secara arif dan bijaksana. ⁠ ⁠ Di antara segala kekurangan, Pemerintah Aceh bisa fokus untuk berbenah serta menyempurnakan regulasi yang memungkinkan Aceh untuk memberangkatkan jamaah haji secara independen atau terpisah dari nasional.⁠ ⁠ Hal ini, merujuk pada Undang Undang Pemerintah Aceh, pasal 16 poin 2 huruf e.⁠ ⁠ pada pasal 16 poin 2 disebutkan,”urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh.⁠ ⁠ “Jadi poin ini memungkinkan untuk kita untuk melaksanakan keberangkatan jamaah haji secara independen,”⁠ ⁠ “Legislatif dan eksekutif Aceh bisa menyempurnakan regulasi yang sudah ada maupun yang masih kurang untuk lebih optimal pada tahun depan. Harapannya raqan haji dan umrah yg sedang disiapkan skrng harus fokus untuk mengejewantahkan isi pasal 16 UU PA tsb, Jangan hanya sebagai Raqan yg menjiplak UU haji/regulasi nasional,”⁠ ⁠ Untuk merealisasi kemungkinan pelaksanaan haji independen yang menjadi kewenangan Aceh di bidang keistimewaan Aceh, perlu adanya kajian yang lebih dalam.⁠ ⁠ karena tahun ini Pemerintah Arab Saudi tidak menerima jamaah haji dengan alasan Covid-19, ini menjadi momen bagi Aceh untuk mewujudkan rencana tadi.⁠ ⁠ Aturan disiapkan dan mungkin lobi untuk kuota haji terpisah. Ini memungkinkan karena kita memiliki histori tersendiri dengan Arab Saudi.⁠ ⁠ “Salah satunya mungkin melalui Baitul Asyi di sana. Jadi berbicara Aceh tak asing. Yang perlu sekarang adalah bekerjasama para pihak-pihak terkait di Aceh,”⁠ ⁠ **********************************************************#mfadhilrahmi #senatoraceh #dpdriaceh #dpdri #dpdridapilaceh #forbes_aceh #haji #kuotahaji #baitulasyi #ibadahhajibatal ⁠ ⁠

A post shared by M Fadhil Rahmi, Lc. (Official) (@mfadhilrahmi) on

Sumber : @mfadhilrahmi | Redaktur : Hermanto Deli

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here