Qatar Nilai “13 Daftar Tuntutan Arab” untuk Penyelesaian Konflik Tidak Masuk Akal

3192

Moslemtoday.com : Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Thani, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh empat negara Teluk (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain) melalui Kuwait dinilai tak berdasar. Qatar meminta untuk meninjau kembali apa yang telah diputuskan oleh negara-negara tersebut, sebagaimana yang lansir dari Al-Arabiya pada Sabtu (24/06) pagi.

Kantor Berita Qatar juga mengkonfirmasi bahwa Qatar mengumumkan telah menerima sebuah surat pada 22 Juni 2017, yang berisi daftar tuntutan dari negara-negara tersebut. (Baca juga : Inilah “13 Daftar Tuntutan” Arab Saudi dan Koalisi Negara Teluk Sebagai Syarat Untuk Mengakhiri Krisis Diplomatik dengan Qatar)

“Qatar mengumumkan telah menerima sebuah surat, pada 22 Juni, yang berisi tuntutan dari negara-negara sekitar Qatar (Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab) dan Mesir,” demikian bunyi sebuah pernyataan yang diterbitkan pada dini hari Sabtu (24/06) pagi waktu setempat.

Kantor Berita Qatar juga menambahkan bahwa Qatar juga sedang mempelajari isi dari surat tersebut. “Negara Qatar, saat ini, sedang mempelajari surat ini, tuntutan dan fondasi yang terkandung di dalamnya menjadi dasar mereka. Untuk itu, kami mempersiapkan respons yang tepat,” jelas Kantor Berita yang berpusat di Doha tersebut.

Kuwait dilaporkan telah menyerahkan daftar tuntutan ke Qatar dari negara-negara tetangga (Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab) dan Mesir, yang semuanya memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar, awal bulan Juni.

Dalam tuntutan tersebut, menurut laporan Associated Press, yaitu menutup Kantor Berita Al Jazeera, memutus hubungan diplomatik dengan Iran dan segera menghentikan pembangunan pangkalan militer Turki di Qatar dan mengakhiri kerja sama militer dengan anggota NATO tersebut.

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Anwar Gargash, mengumumkan beberapa permintaan agar negara-negara Teluk dan Mesir mengakhiri pemboikotan terhadap Qatar. Tuntutan tersebut juga mencakup dukungan Qatar untuk para teroris dan meninggalkan tokoh-tokoh yang terdaftar secara internasional dan regional.

‘Harus Mematuhi Keputusan’

Gargash mengatakan kepada surat kabar Al-Hayat, bahwa jika Qatar berusaha untuk memulihkan hubungan, ia harus mematuhi keputusan Dewan Kerjasama Teluk (GCC), menghentikan pendanaan ekstremisme dan gerakan teroris di Suriah dan Libya, serta antek-anteknya.

Dia menambahkan, Syekh Tamim bin Hamad meninggalkan kebijakan ayahnya saat menandatangani perjanjian Riyadh pada tahun 2014, terutama setelah Tamim merasa malu dengan rekaman yang menunjukkan rencana pemimpin Libya saat itu, Muammar al-Qaddafi, untuk membunuh Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdulaziz al-Saud.

Gargash juga mempertanyakan pertukaran sandera Qatar di Irak dan Suriah dengan imbalan sejumlah besar uang yang kemudian dibagikan kepada kelompok teroris Syiah dan Sunni.

“Jika Qatar mencari masalah dengan kebijakannya, ‘perceraian’ akan terjadi, meskipun fasilitas dan bandaranya tetap terbuka untuk dunia, ia (Qatar) akan tetap dikucilkan oleh para tetanggganya,” tambahnya.

Menurut laporan Reuters, pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa tuntutan yang diajukan ke Qatar oleh negara-negara Teluk dan Mesir memberikan Qatar 10 hari untuk mematuhinya. Tuntutan tersebut diserahkan ke Qatar oleh Kuwait, yang menengahi dalam perselisihan tersebut.

Merundingkan Urusan Dalam Negeri

Associated Press melaporkan, sesuai dengan tuntutan, Qatar harus menolak untuk menaturalisasi warga negara dari empat negara Teluk dan menolak orang-orang pelarian yang saat ini berada di Qatar, dalam apa yang digambarkan oleh negara-negara tersebut sebagai upaya untuk mencegah Qatar mencampuri urusan dalam negeri mereka.

Mereka juga menuntut agar Qatar menyerahkan semua tokoh yang diinginkan oleh keempat negara dalam hal terorisme; berhenti mendanai setiap entitas ekstremis yang ditunjuk sebagai kelompok teroris oleh AS; dan memberikan informasi rinci tentang tokoh oposisi yang didanai Qatar, seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi dan negara-negara lain.

Menurutnya, secara luas tuntutan tersebut menuntut agar Qatar menyelaraskan dirinya secara politis, ekonomis dan sosiologis dengan Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dewan koalisi regional yang fokus untuk melawan pengaruh Iran.

Mengenai Iran, dalam dokumen tersebut mengatakan, bahwa Qatar harus memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Qatar harus mengusir anggota Garda Revolusi Iran yang ada di Qatar, dan hanya melakukan perdagangan dengan Iran berdasarkan sanksi Internasional. Berdasarkan Kesepakatan Nuklir 2015, sanksi terkait nuklir terhadap Iran telah berkurang namun sanksi lainnya tetap berlaku. (LIY / MTD)

Sumber : Al Arabiya | Weblink : https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/22/UAE-A-list-of-demands-for-Qatar-.html

comments

Loading...

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here