Ramai Penolakan, Bagaimana Kronologi Pembahasan RUU HIP dan Fraksi Pendukung di DPR?

738

Moslemtoday.com : Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ramai mendapatkan penolakan dari berbagai Ormas Islam. MUI Pusat bersama Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia mengeluarkan Maklumat bersama menolak RUU tersebut.

Dewan Dakwah (DDII) mengirim surat kepada Presiden dan DPR RI. PP Muhammadiyah membentuk tim khusus Jihad Konstitusi yang diketuai Sekretaris Umum Abdul Mu’thi. Sementara itu, Nahdhatul Ulama dilaporkan juga menolak RUU HIP tersebut.

“Perdebatan tentang Pancasila sudah selesai. Sebaiknya tidak perlu dibicarakan karena sebagai pondasi akan bergoyang dan membuka luka lama yang tidak dikehendaki untuk kesatuan bangsa ini, sudah cukup banyak kompromi umat Islam,” ungkap Ketum PP DDII Mohammad Siddik saat berkunjung ke PP Muhammadiyah, Jumat, (12/6/2020).

“RUU ini bisa dipastikan akan menyulut perdebatan ideologis yang menguras energi. Bisa seperti dalam Sidang Konstituante tahun 1959 yang berakhir dengan Dekrit Presiden,” ungkap Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad di Jakarta, seperti dikutip dari NU.or.id

Lalu, Bagaimana regulasi pembahasan RUU HIP bisa muncul di DPR? Bagaimana kronologi pembahasan RUU tersebut di DPR? Dilansir dari laman DPR.go.id, Pembahasan RUU HIP telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan mulai digulirkan sejak 11 Februari 2020, sebagai berikut :

11 Februari 2020 : RDPU dengan Pakar

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU HIP dimulai dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, dengan menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Dr. F.X. Adji Samekto. Perlu dicatat, pada rapat ini naskah draf RUU HIP belum dilampirkan. (Notulen Rapat dan pendapat Pakar bisa diakses di situs DPR.go.id pada link berikut ini : http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200609-125434-6554.pdf

12 Februari 2020 : Paparan Tim Ahli

Rapat Badan Legislasi selanjutnya digelar pada 12 Februari 2020 dengan agenda mendengarkan Paparan Tim Ahli. Namun notulen rapat tidak bisa diakses pada situs DPR.go.id saat berita ini ditulis, Sabtu, (13/6/2020) pukul 14.30 WIB. (Link : http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200317-104408-5028.pdf)

8 April 2020 : Rapat Panitia Kerja Baleg RUU HIP

Rapat selanjutnya digelar pada 8 April 2020 dengan agenda rapat Panitia Kerja Badan Legislasu RUU HIP yang diketuai Rieke Diah Pitaloka. Pada rapat ini, mulai dibahas rancangan Draft RUU HIP. (Notulen Rapat bisa diakses di situs DPR pada link berikut ini : http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200609-011515-5967.pdf)

13 April 2020 : Rapat Panja Penyusunan RUU HIP

Rapat selanjutnya digelar pada 13 April 2020, rapat ini bersifat tertutup.

20 April 2020 : Rapat Panja Penyusunan RUU HIP

Rapat Panja selanjutnya digelar pada 20 April 2020, rapat ini juga bersifat tertutup.

22 April 2020 : RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi

Rapat selanjutnya digelar pada 22 April 2020 dengan agenda rapat Pengambilan Keputusan/PAF atas Penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila. Pada rapat ini sudah dilampirkan Draft RUU HIP dan Pendapat para Fraksi-Fraksi di DPR.

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PGolkar, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk F-PKS menyatakan dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tersebut setelah dilakukan penyempurnaan kembali dengan menambahkan point-point yang tercantum dalam pendapat Fraksi PKS.

Sementara itu, F-PDemokrat tidak menyampaikan pendapatnya karena berdasarkan
pertimbangan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi wabah Covid-19 serta dampaknya, F-PDemokrat kemudian menarik keanggotaan dari Panja RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila.

12 Mei 2020 : Penetapan Usul DPR

Rapat selanjutnya adalah Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan/PAF RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Usul DPR pada 12 Mei 2020. Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui RUU HIP menjadi usul inisiatif dan masuk Program Legislasi Nasional. Persetujuan ini diperoleh setelah sembilan fraksi minus Fraksi Demokrat menyerahkan pendapat tertulisnya.

Sumber : DPR.go.id, Republika.co.id
Sumber berita terkait : MUI.or.idMuhammadiyah.or.id, NU.or.id, Dewandakwah.or.id

Redaktur : Hermanto Deli

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here