Moslemtoday.com : Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) menyelenggarakan Ijtima Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia di Gedung Menara Dakwah, Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII), Jl Kramat Raya 45Jakarta, Rabu, 14 Desember 2016 M yang lalu.
BKSPPI sepakat mengeluarkan pernyataan sikap menolak keberadaan Yayasan Peduli Pesantren (YPP) yang didirikan oleh Hary Tanoe dan menolak semua program yang ditawarkan oleh YPP kepada pesantren Seluruh Indonesia.
“Pondok pesantren jangan mau menerima dan tidak boleh menerima bantuan apapun dari Yayasan Peduli Pesantren karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai alat politik tertentu,” tegas KH Didin Hafidhuddin selaku ketua Pembina BKSPPI.
Menurut Didin, indikasi YPP akan dijadikan sebagai alat politik sangat terlihat apalagi pimpinan YPP adalah ketua umum partai politik Perindo yang saat ini sedang giat-giatnya berkampanye, ditambah lagi Harry Tanoesoedibjo adalah non Muslim.
Berikut pernyatan sikap resmi Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI):
Transkrip Pernyataan Sikap BKSPPI :
Bismillahirrahmanirrahiim
الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ
Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) sejak awal didirikan oleh para Ulama tokoh nasional, seperti Dr. Moh. Natsir (alm), KH. Sholeh Iskandar (alm), KH. Noor Ali (alm), KH. Abdullah Syafi’i (alm), KH. Khoer Efendi (alm), KH. Tubagus Hasan Basri (alm), dll, adalah sebuah wadah yang menghimpun Pondok Pesantren di seluruh tanah air dalam rangka kerjasama dalam bidang pendidikan dan dakwah, termasuk merespon berbagai persoalan aktual yang terjadi setiap saat ditengah-tengaj masyarakat yang berkaitan langsung dengan eksistensi dan keberadaan umat Islam. Karena itu, dalam merespon berbagai persoalan yang terjadi saat ini, baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan pondok pesantren, maupun kepentinganumat secara lebih luas, maka BKSPPI, dalam musyawarahnya di Jakarta, pada haru Rabu, tanggal 14 Rabiul Awal 1438 H/14 Desember 2016 M, yang dihadiri oleh para ulama dari Pimpinan Pondok Pesanten dari Prop. DKI Jakarta, Prop. Jawa Barat, Prop. Banten, Prop. Sumatera Barat, Prop. Jawa Tengah, Prop. Jawa Timur, Prop. Kaltim, Pro. Nusa Tenggara Barat, seluruh Prop. di Sulawesi dan Maluku, dll, dengan bertawakkal kepada Allah dan memohon petunjuk-Nya, bersama ini menyatakan sikap sebagai berikut :
- bahwa Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia adalah lembaga Iqomatuddin (Penegakan Agama), sehingga nilai-nilai perjuangan harus terus menerus tercermin dalam sikap pimpinan pondok pesantren, seperti keikhlasan, kesungguhan, taawun dalam al-Bir wa At-Taqwa, kesederhanaan, dan kemandirian. Pondok Pesantren tidak boleh meminta atau menerima bantuan dalam bentuk apapun, baik dari perorangan, maupun organisasi yang memiliki tujuan yang berbeda bahkan bertentangan dengan tujuan pondok pesantren itu sendiri, seperti Yayasan Peduli Pesantren (YPP) yang didirikan oleh Sdr. Hary Tanoesoedibjo (non muslim), yang merupakan Ketua Umum dari Partai Perindo.
- Mendukung pernyataan sikap Forum Pondok Pesantren (FPP) Sumatera Barat dan Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten, serta pernyataan sikap tokoh dan ulama pada acara silaturrahim di Majlis Al-Ihya Bogor, yang menolak segala bentuk bantuan dari Yayasan Peduli Pesantren (YPP) pimpinan Hary Tanoesoedibjo ketua Umum Partai Perindo,
- Menolak keras politisasi lembaga pendidikan Pondok Pesantren dan menjadikannya sebagai alat politik praktis melalui bentuk kerjasama, bantuan, kunjungan dari pihak manapun, khususnya Yayasan Peduli Pesantren pimpinan Hary Taoe ketua Umum Partai perindo,
- Berkaitan dengan kasus penistaan Al-Quran (QS. Al-Maidah ayat 51) yang dilakukan oleh Sdr. Basuki Cahaya Purnama (AHOK), yang kini sedang memasuki masa persidangan, BKSPPI meminta kepada para Jaksa dan para Hakim agar menuntut dan menghukum penista agama dengan hukuman yang maksimal, sesuai dengan perundang-undangan yang berkalu di Indonesia, sekaligus mendukung Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPI) MUI agar terus menerus melakukan pengawalan terhadap pengadilan kasus penistaan agama tersebut hingga tuntas, transparan, dan mencerminkan rasa keadilan.
- Meminta kepada Pemerintah, TNI dan Polri, DPR dan MPR, agar lebih waspada menyikapi ancaman NKRI oleh Komunis Gaya Baru (PKI) dan aliran Syi’ah, yang melakukan infiltrasi ke berbagai sektor kehidupan umat, lewat kerjasama ekonomi, ketenagakerjaan asing, lembaga pendidikan, pesantren, LSM, ormas pemuda pelajar dan mahasiswa, dll.
- Meminta kepada seluruh alim ulama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas Islam, dan para tokoh serta masyarakat secara keseluruhan untuk terus menerus menguatkan silaturrahim, ukhuwwah islamiyah, dan taawun dalam al-bir wa at-taqwa dalam segala bidang kehidupan, serta terus menerus memperkuat kesatuan dan persatuan dengan semua komponen bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI, yang merupakan warisan dari perjuangan para mujahid, para syuhada, para alim ulama, dan para pahlawan lainnya.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi perhatian semua pihak. Semoga Allah SWT melindungi Pondok Pesantren dan bangsa Indonesia secara keseluruhan dari upaya pihak-pihak yan ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Dan semoga Pondok Pesantren tetap eksis menjadi benteng pertahanan aqidah umat Islam dalam rangka menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jakarta, 14 Rabiul Awwal 1438 H/14 Desember 2016 M
BADAN KERJASAMA PONDOK PESANTREN INDONESIA
KETUA UMUM KETUA PEMBINA
KH.AHMAD KHOLIL RIDHWAN Lc. PROF.DR.KH.DIDIN HAFIDHUDDIN
