Moslemtoday.com : Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) pada 2 Desember 2016 lalu.
Adapun pertimbangan diterbitkannya PP tersebut adalah bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia perlu menghormati kedaulatan NKRI, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah memandang perlu untuk mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum, serta tata cara pengenaan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain.
Sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Sabtu, (16/12), Dalam PP itu disebutkan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Ormas sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.
Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri; dan b. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.
Menurut PP ini, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin Pemerintah Pusat. Izin sebagaimana dimaksud berupa: a. Izin prinsip; dan b. Izin operasional.
Untuk memperoleh izin prinsip, menurut PP ini, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.
Untuk memperoleh izin operasional, menurut PP ini, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memiliki: a. perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya; dan b. rencana kerja tahunan dengan Pemerintah Daerah setempat.
“lzin operasional sebagaimana dimaksud pada diberikan tidak melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir,” bunyi Pasal 16 ayat (3,4) PP tersebut.
Menurut PP ini, pengajuan permohonan izin operasional diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh ketua atau pengurus Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.
Untuk melihat isi lengkap dari PP tersebut, berikut di bawah ini link untuk mendownload :
