Seberapa Kuatkah Pengaruh Trump di Timur Tengah?

1037

Moslemtoday.com : Lebih dari setahun yang lalu, pemerintah AS mendapatkan kemurkaan PM Israel Benjamin Netanyahu setelah mengabaikan permintaannya untuk memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam permukiman Israel di tanah Palestina.

Netanyahu memanggil duta besar AS untuk menanggapi pemungutan suara pada bulan Desember 2016 dan sedikit berusaha menyembunyikan kemarahannya, yang pada saat itu Presiden Barack Obama dia sebut telah membantu resolusi tersebut lolos.

Namun, kemarahan Israel terhadap AS hanya berumur pendek, dan dalam waktu satu bulan, ada presiden baru yang memasuki Gedung Putih. Ya, Donald Trump, seorang presiden AS terpilih yang dianggap “paling pro-Israel” yang pernah ada.

Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS telah menyatakan bahwa Jerusalem sebagai ibukota Israel dan memenuhi tuntutan Israel untuk menghentikan dana bagi UNRWA, badan pengungsi PBB yang bertugas membantu pengungsi Palestina.

Nadia Naser-Najjab, seorang peneliti di Palestine Studies di University of Exeter, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perubahan utama dalam kebijakan luar negeri AS mengenai isu Palestina sejak Trump mengambil alih kekuasaan hanyalah “retorika bahasa dan penggunaan kata-kata yang berbeda”. Padahal tindakan Trump hanyalah melanjutkan kebijakan AS yang terhenti dimasa pemerintahan Barack Obama yang dinilai lebih pro-Palestina.

“Saya pikir masalahnya adalah kita cenderung tidak melihat sejarah. Posisi Trump bukanlah hal baru, dan ini sejalan dengan semua kebijakan presiden Amerika,” ungkap Naser-Najjab menjelaskan, menunjukkan bahwa presiden AS telah mendukung Israel sudah sejak lama.

“Sejak Perang Dunia Kedua, jika Anda melihat kutipan oleh Presiden AS Harry Truman, Anda akan melihat dukungan total AS untuk gerakan Zionis Yahudi. Pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel dan pemotongan dana untu UNRWA tidak terjadi di bawah Obama, tapi kebijakan mereka telah lama datang,” ungkap Naser-Najjab, seperti dilansir dari Al Jazeera, Jumat, (19/1/18).

Namun, tidak hanya dalam konflik Israel-Palestina Donald Trump memiliki pengaruh. Trump juga menjadi aktor dalam krisis GCC yang sedang berlangsung, yang terjadi setelah kunjungannya ke Arab Saudi pada bulan Mei 2017.

Trump juga terlibat dalam perselisihan blokade Teluk antara Qatar dengan empat negara Arab, (Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir) yang memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Trump pada awalnya setuju atas pemberlakukan blokade tersebut, namun kemudian merubah sikapnya dan meminta negara-negara tersebut untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara diplomatis.

Dukungan awal Trump terhadap Riyadh dan kutukannya terhadap Qatar membuat dia berselisih dengan mantan diplomat senior dan komandan militernya.

Dalam beberapa hari Trump mencabut dukungannya atas blokade tersebut. Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson meminta Arab Saudi dan sekutu-sekutunya untuk menyelesaikan konflik diplomatik dengan Qatar.

Militer AS juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengubah sikapnya terhadap Qatar dan balik memuji negara tersebut karena Qatar adalah sekutu utama AS dan menjadi pangkalan pusat militer AS di Timur Tengah yang menampung 10.000 tentara AS di pangkalan udara Al-Udeid.

Joe Macaron, seorang analis kebijakan di Arab Center di Washington, DC, menjelaskan bahwa dukungan awal Trump untuk Saudi karena kebijakan agresif Arab Saudi yang “berani” di kawasan Teluk.

“Dua krisis utama yang dihadapi oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, perang melawan Houthi di Yama dan memutuskan hubungan dengan Teheran sebagai reaksi atas keputusan Presiden Obama yang menandatangani kesepakatan nuklir dengan Iran.

“Begitu Trump berkuasa dan memberi isyarat kepada Iran sebagai musuh, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman mengalihkan fokus perhatian untuk mengkonsolidasikan kekuatan dengan Trump untuk menghadapi Iran.

Trump dengan tegas telah menolak kesepakatan nuklir Iran berbeda dengan pendahulunya Barack Obama, kesepakatan penting antara Teheran dan kekuatan dunia, di mana Iran setuju untuk membatasi program energi nuklirnya dengan imbalan penghentian sanksi. Namun, Trump memberlakukan sanksi baru terhadap program nuklir Iran tersebut.

Trump telah berulang kali mencerca kesepakatan tersebut, menggambarkannya sebagai “kesepakatan terburuk yang pernah ada” meskipun ada keberatan dari sekutu Eropanya. Iran dan dan kekuatan dunia, termasuk AS, menandatangani JCPOA pada tahun 2015 setelah bertahun-tahun melakukan perselisihan diplomatik antara diplomat barat dan Iran.

Kesepakatan itu secara luas dilihat sebagai salah satu pencapaian diplomatik Obama yang paling signifikan. Namun, di bawah pemerintahan Trump, AS memutuskan untuk menolak kesepakatan tersebut dan memberlakukan sanksi kembali terhadap Iran, yang didukung penuh oleh Arab Saudi. (DH/MTD)

Sumber : Al Jazeera | Redaktur : Hermanto Deli
Copyright © 1439 Hjr. (2018) – Moslemtoday.com

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here