Sidang Pledoi Patrialis Akbar : OTT Terhadap Saya Tidak Sah, Melanggar Hukum dan Ilegal

2129

Moslemtoday.com : Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar menjalani sidang pledoi pembacaan nota pembelaan atas kasus tindak pidana korupsi yang didakwa atas dirinya di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Dalam salah satu nota pembelaannya, Patrialis menyebut penangkapan OTT terhadap dirinya tidak sah di mata hukum. “Saya dinyatakan tertangkap tangan oleh KPK tanggal 25 Januari 2017. Padahal penangkapan terhadap diri saya tersebut sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 19 KUHAP,” kata Patrialis.

“Pada saat saya ditangkap, saya tidak dalam keadaan sedang melakukan tindak pidana, tidak sesaat setelah melakukan tindak pidana, tidak ada barang bukti dalam melakukan tindak pidana dan tidak ada surat perintah dan tidak memenuhi prosedur, ya tidak sah.” ungkap Patrialis.

“OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap diri saya seperti menerapkan hukum rimba, yang penting tangkap dulu, sikat dulu, tahan dulu, bikin penderitaan dulu, masalah hukumnya urusan belakangan. Kelihatannya dengan cara-cara tersebut negara ini kembali ke alam gelap, hidup tanpa aturan, ibarat ditengah hutan belantara, siapa yang kuat dialah yang menguasai. Inikah wujud kecintaan bangsa ini dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai mana yang saya rasakan?” tanya Patrialis.

“Jangan dikira semua orang yang di OTT adalah penjahat dan koruptor, boleh jadi adalah korban kesewenang-wenangan. Sebagaimana penjelasan Ahli Dr. Chairul Huda pada persidangan lalu pada tanggal 7 Agustus 2017 menyatakan bahwa penangkapan dengan cara OTT yang tidak memenuhi aturan KUHAP sama saja dengan kesewenang-wenangan yang merampas kemerdekaan seseorang.

Berdasarkan fakta tersebut, OTT yang dilakukan terhadap diri saya tidak sah, karena tidak memenuhi prosedur yang ada di dalam undang-undang. Jadi penangkapan terhadap diri saya dengan cara seperti itu jelas melanggar hukum dan illegal,” jelas Patrialis. (DH/MTD)

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here