Sudan Beralih dari Sistem Pemerintahan Islam ke Sistem Sekuler

494

Moslemtoday.com : Pemerintahan transisi Sudan telah menyetujui kesepakatan dengan kelompok pemberontak untuk mengakhiri penggunaan hukum Islam dalam sistem pemerintahan dan menghapus Islam sebagai agama resmi negara yang sudah berlaku selama 30 tahun.

Perdana menteri Abdalla Hamdok dan pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara (SPLM-N), Abdelaziz Al-Hilu telah menandatangani kesepakatan tersebut di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, pada Kamis, (3/9/2020) lalu.

“Negara tidak akan menggunakan agama resmi. Tidak akan ada masyarakat yang didiskriminasi berdasarkan agamanya. Dengan ini Sudan menjadi negara demokrasi dimana hak setiap warga negara diakui, konstitusi harus berdasarkan prinsip sekulerisme, karena tidak adanya hukum Islam, hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati,” bunyi kesepakatan tersebut, seperti dilansir dari Middle East Monitor.

Kesepakatan itu merupakan langkah-langkah yang diambil otoritas Sudan untuk menghilangkan hukum syariah yang sudah berlangsung selama tiga dekade dibawah kepemimpinan Omar Al-Bashir. Al-Bashur telah digulingkan oleh militer pada April yang lalu setelah berbulan-bulan terjadi demo anti pemerintahan di ibu kota Khartoum.

Sebuah konstitusi sementara, yang menyingkirkan setiap hal yang berhubungan dengan hukum syariah sebagai sumber utama hukum di Sudan telah disetujui pada Agustus yang lalu.

Sementara itu, partai-partai Islam di Sudan menolak kesepakatan tersebut secara terbuka, termasuk Partai Kongres Populer (PCP). “Ini sangat jelas bahwa pemerintahan ini, yang tunduk pada Barat, akan memulai sekulerisme di Sudan sepenuhnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai dan agama kami,” tegas PCP. (LBS/MTD)

Sumber : Middle East Monitor
Kontributor : Luli Bangkit Sugito
Redaktur : Hermanto Deli

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here