Tak Hanya Salafi-Wahabi, LD PBNU juga Minta Pemerintah Larang HijrahFest/HijabFest

190

Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat regulasi yang melarang penyebaran paham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia hingga tak mengeluarkan izin festival HijrahFest atau HijabFest.

Hal itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah PBNU yang digelar di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.

“Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah,” demikian penggalan bunyi rekomendasi tersebut dikutip di laman resmi LD PBNU, Kamis (27/10).

LD PBNU berpandangan kelompok yang mengikuti paham wahabi kerap menuding bid’ah hingga mengafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Sehingga, pihaknya melihat masyarakat Islam di akar rumput kerap kali terjadi perdebatan.

Tak hanya itu, LD PBNU juga menilai paham wahabi ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

“Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosal, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme,” bunyi rekomendasi tersebut.

Selain itu, LD PBNU juga memandang masih banyak kajian keislaman dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid perkantoran diampu penceramah berpaham wahabi-salafi. Paham-paham itu, kata mereka, justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk membangun moderasi beragama.

LD PBNU lantas meminta kepada Kementerian dan lembaga negara, direksi BUMN dan BUMD untuk melibatkan LD PBNU menyusun materi dan kurikulum dakwah dan kajian keislaman di masjid-masjid perkantoran tersebut.

“Lembaga Dakwah PBNU siap mendelegasikan para ustadz, dai, dan mubaligh yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah PBNU untuk menyampaikan materi kajian, tausiyah, ceramah, dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman sesuai kualifikasi, kapasitas dan kepakarannya,” bunyi salah satu rekomendasi eksternal itu.

Minta Tak Izinkan HijrahFest

Tak hanya itu, LD PBNU juga meminta kepada pemerintah tidak memberikan izin kegiatan yang bertujuan untuk menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Salah satunya kegiatan yang terindikasi oleh LD PBNU dibaluti oleh itu adalah Festival HijrahFest maupun HijabFest.

“Merekomendasikan kepada pemerintah untuk mewaspadai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan/event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda seperti HijrahFest atau HijabFest,” bunyi salah satu rekomendasi tersebut.

CNNIndonesia.com sejauh ini masih berusaha mendapatkan pernyataan dari pengelola HijrahFest dan HijabFest guna merespons kajian LD PBNU tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada respons yang didapat.

Sumber : CNNIndonesia.com

Mari bergabung bersama WA Grup dan Channel Telegram Moslemtoday.com, Klik : WA Grup & Telegram Channel

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here