UU Keistimewaan Yogya Digugat, Ini Respons Sri Sultan Hamengku Buwono X

1297

Moslemtoday.com : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menganggap pengajuan gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Felix Juanardo Winata ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai hal wajar. Ia pun tak mempermasalahkannya.

“Ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa, ya wajar saja. Dasarnya apa nanti kan alasannya sendiri ada,” kata Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan Yogyakarta, Rabu (20/11).

Mengenai gugatan itu, Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta mengaku belum tahu apakah Pemda DIY akan menyiapkan upaya hukum atau tidak. “Ya belum tahu. Kita belum tahu. Tidak ada yang menghubungi,” kata Sultan.

Seperti diberitakan, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Felix Juanardo Winata mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengatur kepemilikan tanah ke MK.

Menurut Felix, pemberlakuan pasal tersebut telah menyebabkan WNI berketurunan Tionghoa tidak dimungkinkan untuk menguasai suatu hak atas tanah dengan status hak milik di wilayah DIY.

Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Keistimewaan DIY berbunyi: “Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. pertanahan”. Instruksi 1975, Instruksi Wagub DIY 1975, atau Instruksi 898/1975 adalah sebuah surat instruksi yang dibuat oleh Paku Alam VIII yang memerintahkan agar tidak memberikan milik tanah kepada warga negara non-pribumi. Di antaranya meliputi “Europeanen” (Eropa/kulit putih); “Vreemde Oosterlingen” (Timur Asing) yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun non-Eropa lain di DIY dan hanya boleh diberikan hak guna.

Sumber : Republika.co.id

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here