Warga Muslim di Assam India khawatir atas pendataan ulang kewarganegaraan

463

Moslemtoday.com : India akan menerbitkan draf undang-undang kewarganegaraan di negara bagian Assam di timur laut India setelah melakukan perdebatan panjang di Parlemen karena konflik kekerasan dan imigrasi dari negara tetangga Bangladesh.

Daftar draf RUU yang akan diterbitkan akan dimasukkan ke dalam National Register of Citizens (NRC) setelah dilakukan sensus untuk pertama kalinya sejak 1951.

Pemerintah mengklaim bahwa daftar ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeportasi imigran ilegal, namun para aktivis memperingatkan bahwa ratusan ribu umat Islam di wilayah Assam akan dianggap tidak memiliki kewarganegaraan dalam proses tersebut.

“Pejabat [yang terkait dengan proyek NRC] mengunjungi banyak rumah di desa kami tapi melewati rumah kami, saya takut keluarga saya tidak masuk daftar, saya adalah warga negara India, ayah saya mengajar di sebuah sekolah di sini, kakek saya memiliki kartu identitas pemilih nasional juga, [tapi saya] masih ketakutan,” ungkap Hussein Ahmed Madani yang berusia 25 tahun, yang tinggal di desa terpencil di Baladmari Char, Assam, seperti dilansir dari Al Jazeera, Senin, (1/1/18).

“Saya telah melihat banyak orang di desaku yang kembali setelah persidangan panjang di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk membuktikan kewarganegaraan mereka. Tetapi ada suasana ketakutan di desa, di komunitas kita di sini. Siapa yang dianggap dan siapa yang akan dilempar keluar sebagai orang Bangladesh,” tambahnya.

Sejak pemisahan negara itu pada tahun 1947, Assam dilanda protes atas “imigrasi ilegal” dari seberang perbatasan sungai berpori dengan Bangladesh, meningkatkan ketegangan sektarian dan kerusuhan antara penduduk asli negara tersebut dan para migran Muslim yang berbahasa Bengali.

Pada bulan Februari 1983, lebih dari 2.000 Muslim berbahasa Bengali, yang diduga merupakan imigran ilegal, terbunuh di Nellie di Assam tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, rumah-rumah Muslim berbahasa Bengali telah dilempar ke dalam kamp penahanan di Assam sebagai “pemilih ilegal” dan “imigran”.

Terdiri dari sekitar 40 persen populasi negara bagian, umat Islam terus berjuang di tengah retorika yang begitu ketat akan status kewarganegaraan mereka.

“Jika ini daftar yang bebas dan adil, tidak ada nama warga asli yang akan dikeluarkan. Tetapi yang melaksanakan pendataan itu secara langsung atau tidak langsung berada di bawah pemerintahan sayap kanan BJP [Bharatiya Janata Party], yang bersikap bermusuhan terhadap umat Islam,” ungkap Aman Wadud, seorang pengacara di ibukota negara bagian Guwahati, mengatakan kepada Al Jazeera.

Aman Wadud menambahkan : “Ini adalah pemerintahan yang sama yang naik ke puncak kekuasaan dan memuntahkan racun untuk melawan Muslim, menuduh bahwa 35 daerah pemilihan didominasi oleh orang-orang Muslim Bangladesh. Rakyat khawatir bahwa pemerintah ini dapat mencoba memanipulasi daftar dan mengeluarkan warga negara yang sah dari daftar yang diperbarui.”

Untuk tercatat dalam daftar tersebut, warga Assam harus memberikan dokumen yang membuktikan bahwa mereka atau keluarga mereka tinggal di negara tersebut sebelum tanggal 24 Maret 1971 -tanggal migrasi orang-orang dari seluruh Bangladesh yang melarikan diri dari penganiayaan selama 1965 Konflik India-Pakistan, namun tidak termasuk orang-orang yang tiba selama dan setelah perang 1971 yang menyebabkan kemerdekaan Bangladesh.

India mengatakan telah menerapkan rencana pengelolaan perbatasan bersamaan dengan Bangladesh, namun pemerintah Bangladesh menolak membahas deportasi migran dengan pejabat India. Kedua negara berbagi perbatasan lebih dari 4.000 kilometer.

Sementara itu, Pemerintah BJP mengatakan ada sekitar 20 juta imigran Bangladesh di India, meskipun angka ini diperdebatkan. BJP mengatakan bahwa ini adalah “proyek nasionalis” untuk mengidentifikasi imigran dan mengatasi “desain perubahan demografis di negara bagian”.

“Perubahan demografis di Assam karena imigrasi ilegal orang Bangladesh mengkhawatirkan sejauh banyak distrik menjadi daerah berpenduduk mayoritas Muslim,” juru bicara BJP Sudhanshu Mittal mengatakan kepada Al Jazeera. “Daftar NRC ini adalah langkah menuju identifikasi dan isolasi elemen tersebut.”

Aman Wadud mengatakan bahwa negara tersebut membuat sangat sulit bagi umat Islam untuk membuktikan kewarganegaraan India mereka. Aman Wadud menjelaskan : “Warga India Muslim dicap sebagai orang asing, dilecehkan dan ditargetkan. Tapi ini bukan hal baru Pembantaian melawan Muslim yang dicap sebagai orang Bangladesh di Assam sudah berlangsung lama dan kembali tumbuh saat ini.” (DH/MTD)

Sumber : Al Jazeera | Redaktur : Hermanto Deli
Copyright © 1439 Hjr. (2018) – Moslemtoday.com

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here