MBS Tegaskan Konstitusi Arab Saudi adalah Al-Quran dan As-Sunnah

286

Moslemtoday.com : Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad Bin Salman menegaskan konstitusi Arab Saudi adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang mana konstitusi itu tidak akan pernah berubah di tengah derasnya isu modernisasi Saudi saat ini.

Hal itu disampaikan MBS saat wawancara ekslusif dengan jurnalis ternama Saudi, Abdullah Al Mudaifer yang disiarkan secara langsung oleh Al Arabiya News Channel dan sejumlah saluran berbahasa Arab di Timur Tengah pada Rabu, (28/4/2021).

AAM: Selamat datang lagi di wawancara khusus ini dengan Yang Mulia Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Yang Mulia, Anda berbicara sebelumnya tentang moderasi. Apa konsep moderasi menurut Anda?

MBS: Tentu saja, ini istilah yang luas. Semua ahli hukum dan cendekiawan Muslim telah membicarakan tentang konsep moderasi selama lebih dari seribu tahun. Jadi, saya rasa saya tidak dalam posisi untuk mengklarifikasi konsep ini. Sebagaimana yang saya pahami bahwa konsep moderasi ini adalah komitmen Arab Saudi terhadap Al-Quran, As-Sunnah dan Konstitusi Negara kita dan menerapkannya sepenuhnya dalam pengertian luas yang meliputi semuanya.

AAM: Hal ini menarik bagi saya, yaitu hubungan antara Syariah dan Negara. Artinya, pada tataran konstitusi, peradilan, ruang publik, dan tingkat kebebasan individu. Bagaimana menurut Anda?

MBS: Seperti yang saya katakan sebelumnya, konstitusi kami adalah Al-Quran, sebelumnya, sekarang dan akan terus demikian selamanya. Dan sistem dasar pemerintahan kita menetapkan ini dengan sangat jelas. Kami, sebagai pemerintah, atau Dewan Syura sebagai legislator, atau Raja sebagai rujukan otoritas. Kami berkomitmen untuk menerapkan Al-Quran. Berkaitan dengan urusan sosial dan pribadi, kita juga wajib melaksanakan ketentuan yang secara jelas tertuang di dalam Al-Quran.

Jadi, saya tidak bisa menegakkan hukuman Syariah tanpa ketentuan Al-Quran yang jelas atau ketentuan eksplisit dari Sunnah. Ketika saya berbicara tentang ketentuan eksplisit dari Sunnah, sebagian besar penulis hadits telah mengklasifikasikan hadits berdasarkan derajatnya, seperti : Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ada hadits shahih dan ada hadits yang dhaif. Namun yang terpenting dari itu adalah apakah suatu hadis atau hadits tersebut telah diriwayatkan secara mutawatir (Hadits Mutawatir) atau seorang perawi tunggal (Hadits Ahad), dan inilah yang menjadi acuan utama yurisprudensi untuk mereduksi peraturan hukum syariah.

Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal Syariah, harus menerapkan peraturan dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan melihat ke dalam kebenaran dan keshahihan hadits. Jadi, seharusnya tidak ada hukuman yang terkait dengan masalah agama kecuali telah ada ketentuan Al-Quran yang jelas, dan hukuman ini akan dilaksanakan berdasarkan cara yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Simak wawancara selengkapnya di Al Arabiya News Channel berikut ini :

Sumber : Al Arabiya | Redaktur : Hermanto Deli

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here