Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Melalui pengacaranya, Sony mengaku siap mengungkap keterlibatan sejumlah pihak yang disebut sebagai "nama-nama besar" dalam perkara yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan kliennya selama ini menjadi pihak yang paling disorot dalam kasus tersebut, terutama terkait dugaan praktik jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, menurutnya, Sony membantah menjadi aktor utama dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
"Selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur. Padahal menurut Pak Sony, beliau berada dalam tekanan dan ada atensi dari nama-nama besar yang nantinya akan beliau sampaikan sendiri," kata Krisna kepada wartawan, Jumat (5/6).
Krisna menegaskan bahwa kliennya merasa hanya menjalankan arahan dan bukan pihak yang merancang maupun mengendalikan skema yang kini menjadi objek penyidikan Kejaksaan Agung.
"Beliau akan menjelaskan di persidangan. Menurut beliau, otak dari perkara ini bukan dirinya. Jangan disangkakan bahwa praktik jual beli dapur-dapur itu dilakukan atas inisiatif beliau sendiri," ujarnya.
Meski demikian, Krisna belum bersedia mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud. Ia hanya menyebut terdapat sejumlah tokoh yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.
"Nanti beliau akan sebutkan sendiri. Banyak tokoh-tokohnya," ucapnya.
Lebih lanjut, Krisna menyampaikan bahwa permohonan Sony untuk menjadi Justice Collaborator akan diajukan secara resmi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Senin (8/6) mendatang.
Menurutnya, keinginan Sony untuk bekerja sama dengan penyidik juga telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
"Saya akan bersurat kepada Jampidsus terkait permohonan Pak Sony untuk menjadi justice collaborator. Senin nanti surat permohonannya akan kami kirimkan," kata Krisna.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa dalam ketentuan program MBG, pengelolaan SPPG seharusnya dilakukan oleh yayasan yang memiliki afiliasi dengan sekolah penerima manfaat.
Namun, hasil penyidikan menemukan banyak SPPG justru dikelola oleh yayasan yang memiliki hubungan dengan petinggi BGN. Selain itu, sejumlah yayasan tersebut disebut tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra penyelenggara SPPG.
Menurut Syarief, yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari. Penyidik juga menemukan adanya keterkaitan kepemilikan yayasan dengan para tersangka.
"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi, di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," ujar Syarief.
Kasus dugaan korupsi program MBG ini menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Kejaksaan Agung hingga kini terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
