Horor Seribu Hari Genosida Gaza
Oleh : Ahmad Dumyathi Bashori
Dosen Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Penggiat Forum for Strategic and Future Studies (FSFS) Depok
Pada Juli 2026, seorang anak laki-laki bernama Adam โ berusia lima tahun โ sedang diterapi oleh seorang psikolog anak dari Norwegia di sela-sela reruntuhan Gaza. Adam tidak lagi bisa berbicara. Bukan karena cacat bawaan. Ia berhenti berbicara setelah menyaksikan anggota keluarganya tewas di depan matanya. Menurut Katrin Glatz Brubakk dari Mรฉdecins Sans Frontiรจres (MSF), Adam adalah satu dari puluhan kasus serupa yang ia temukan: anak-anak Gaza yang kehilangan kemampuan berkomunikasi karena otak mereka memilih diam sebagai satu-satunya cara bertahan. "Bagi anak-anak ini, berhenti berbicara adalah cara untuk tidak berinteraksi dengan dunia yang terus menyakiti mereka," kata Katrin kepada BBC Mundo, Mei 2026 lalu.
Itulah wajah paling manusiawi dari sesuatu yang angka-angkanya sudah terlampau besar untuk dicerna hanya dengan akal: lebih dari seribu hari (dari 7 Oktober 2023 - 2 Juli 2026) penghancuran sistematis atas Gaza โ sebuah wilayah seluas 365 kilometer persegi yang kini menjadi, dalam kata-kata Sekretaris Jenderal PBB Antรณnio Guterres, "paling mendekati neraka di muka bumi."
Tapi angka adalah tempat kita harus memulai. Karena di balik setiap angka itu ada Adam yang lain โ tak terhitung banyaknya.
Skala Kehancuran: Data yang Tidak Banyak Diulas
Laporan-laporan internasional umumnya memulai dengan korban jiwa โ dan memang angka itu memukau. Hingga awal Juli 2026, lebih dari 72.900 warga Palestina tewas dan lebih dari 173.000 terluka, mayoritas perempuan dan anak-anak. Di antara yang tewas, sedikitnya 21.280 adalah anak-anak โ sekitar 30 persen dari total korban, persentase tertinggi dibanding konflik-konflik Gaza sebelumnya. Dari setiap tiga orang yang tewas, satu adalah anak.
Tapi yang lebih jarang diulas adalah skala kehancuran fisik โ dan inilah yang menentukan apakah Gaza bisa bangkit sama sekali.
Data UNOSAT hingga April 2025 mencatat 174.500 bangunan hancur total, menghasilkan 53,5 juta ton puing โ setara dengan berat 10 Piramida Agung Giza, atau 18 kali lipat dari seluruh kerusakan bangunan yang terjadi di Gaza dalam 15 tahun sebelumnya. Setiap meter persegi tanah Gaza kini rata-rata tertutup 146 kilogram puing. Angka yang terbaru dari CNBC Indonesia (Oktober 2025) bahkan menyebut volume puing mencapai 61 juta ton โ dengan sekitar 15 persen di antaranya tercemar asbes, bahan kimia, dan logam berat.
Dalam dua tahun pertama konflik: 92 persen bangunan perumahan rusak atau hancur (OCHA, Agustus 2025), 88 persen fasilitas komersial musnah, 78 persen seluruh struktur di wilayah itu tak lagi berdiri utuh (UNOSAT). Di Gaza utara dan Kota Gaza, tingkat kehancuran mencapai 80โ92 persen. Pakar UNDP menyebutnya bukan sekadar "di atas nol" โ melainkan "di bawah nol", karena tanah yang tersisa pun sudah terkontaminasi dan terinfestasi amunisi tak meledak.
Yang paling jarang disroot : sekitar 10.000 hingga 14.000 jenazah diperkirakan masih terkubur di bawah reruntuhan itu (Kementerian Kesehatan Palestina dan para ahli forensik). Tim penyelamat โ yang sebagian besar hanya berbekal sekop, beliung, dan tangan kosong โ berpacu melawan waktu. ICRC memperingatkan bahwa jenazah-jenazah itu "mungkin tidak akan pernah bisa diidentifikasi" seiring berlalunya waktu dan pembusukan yang tak terhentikan.
Lima Lapisan Kehancuran yang Tidak Terlihat di Permukaan
Pertama : Bom yang Belum Meledak โ Gaza sebagai Ladang Ranjau
Militer Israel mengklaim melancarkan lebih dari 40.000 serangan udara sejak Oktober 2023. Jika mengasumsikan 10 persen dari bom yang dijatuhkan gagal meledak โ angka standar dalam konflik modern โ maka setidaknya 4.000 bom aktif berserakan di antara puing-puing, pasar, dan kamp pengungsi Gaza. Reuters menemukan bom Mark 84 sepanjang satu meter tersembunyi di bawah reruntuhan Khan Younis. Seorang warga mengaku tetap tinggal di rumahnya meski tahu ada bom aktif tertanam di bawah lantai โ karena tenda pengungsian yang dingin terasa lebih tidak aman baginya. Pakar ranjau Gary Tomes, yang sudah bertugas tiga dekade di Irak, Suriah, Ukraina, dan Lebanon, menyatakan: "Situasi ini adalah yang paling mengerikan dalam karier saya."
Kedua: Bencana Ekologis Generasional
Laporan UNEP (Program Lingkungan PBB, September 2025) mengungkap kehancuran yang akan diwariskan ke generasi mendatang: 97 persen pohon, 95 persen rumah kaca, dan 82 persen tanaman musiman di Gaza hancur. Akuifer bawah tanah โ sumber air utama Gaza yang sudah sebelum perang terancam kekeringan โ kini tercemar berat akibat infiltrasi limbah dan kontaminan dari reruntuhan bangunan. Menurut data OCHA Januari 2025, kurang dari seperempat pasokan air yang tersedia sebelum perang masih bisa diakses. Seluruh enam instalasi pengolahan limbah di Gaza kini rusak โ beberapa diserang berulang kali bahkan setelah diperbaiki.
Puing-puing itu sendiri menjadi sumber bencana kesehatan jangka panjang. Sekitar 3,7 ton asbes dan 2,6 ton limbah industri berbahaya tersebar di antara reruntuhan, tepat di lokasi di mana jutaan pengungsi mendirikan tenda dan memasak makanan mereka. Populasi Gaza telah terpapar pada apa yang UNEP sebut sebagai "ancaman kesehatan jangka panjang yang melampaui hitungan dekade" โ kanker, penyakit paru kronis, kerusakan sistem saraf pada anak-anak.
Ketiga: Kehancuran Sistem Listrik dan Air sebagai Senjata
Sejak Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada 11 Oktober 2023, pemadaman total terjadi hampir tanpa henti. Laporan bersama Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB memperkirakan lebih dari 80 persen aset pembangkit dan distribusi listrik hancur, dengan kerugian lebih dari US$494 juta. Data dari proyek BlackMarble NASA menunjukkan, dari Januari hingga Mei 2025, intensitas cahaya malam di Gaza turun tujuh kali lipat dibanding kondisi pra-konflik. Di Kota Gaza, tingkat pencahayaan bahkan 16 kali lebih redup. Hanya satu area yang tetap terang seperti semula: Koridor Philadelphia โ wilayah yang sepenuhnya dikuasai militer Israel.
Keempat: Kehancuran Kepemilikan Tanah dan Ancaman Penggusuran Permanen
Ini adalah lapisan kehancuran yang paling jarang dibahas dan paling berdampak jangka panjang. Bank Dunia mencatat bahwa 62 persen penduduk Gaza tidak memiliki dokumen hukum yang memadai untuk membuktikan kepemilikan properti mereka. Dalam situasi normal pun ini sudah masalah serius. Dalam konteks pascaperang โ ketika bangunan rata dengan tanah dan registrasi properti musnah bersama kantor-kantor yang hancur โ kondisi ini membuka jalan bagi penggusuran permanen yang terlegitimasi secara hukum. Keluarga yang pulang ke tanah nenek moyang mereka bisa berhadapan dengan klaim pihak ketiga yang mustahil mereka tangkis tanpa dokumen.
Inilah yang oleh analis hak asasi disebut sebagai "genosida dokumenter" โ penghancuran bukan hanya bangunan, tapi bukti keberadaan eksitensial. Ketika arsip-arsip catatan sipil, sertifikat tanah, dan registri properti ikut musnah dalam pemboman, tidak ada fondasi hukum untuk klaim kepulangan.
Kelima: Kehancuran Kapasitas Manusia โ Luka yang Tidak Terlihat
Lebih dari 18.000 siswa tewas dan ribuan staf pendidik gugur. Lebih dari 2.300 fasilitas pendidikan โ termasuk 63 gedung universitas โ hancur; 91,8 persen sekolah memerlukan rekonstruksi total. Anak-anak Gaza diperkirakan telah kehilangan setara dengan lima tahun masa sekolah sejak 2020 โ akibat pandemi dan perang yang beruntun. Jika konflik berlanjut hingga 2027, mereka akan tertinggal satu dekade penuh.
Dari kebutuhan dana US$1,38 miliar untuk rekonstruksi sektor pendidikan yang ditetapkan OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), hanya 5,7 persen yang terpenuhi hingga pertengahan 2025 โ setara dengan US$9 per anak, dari kebutuhan penuh sebesar US$1.155 per kepala. Dunia, dalam ungkapan Profesor Pauline Rose dari Universitas Cambridge, "tidak hanya menyaksikan kehancuran sebuah wilayah, tapi juga sirnanya masa depan satu generasi utuh."
Biaya Rekonstruksi: Angka yang Melampaui Kapasitas Siapa pun
Bank Dunia memperkirakan kerusakan fisik langsung mencapai US$55 miliar (Rp911 triliun). UNCTAD (UN Trade and Development) dan PBB menyebut angka total rekonstruksi mencapai US$70 miliar โ dengan catatan bahwa ini belum mencakup seluruh infrastruktur fisik, hanya perumahan. Biaya pembersihan puing saja โ yang membutuhkan 21 tahunmenurut estimasi PBB โ menelan US$1,2 miliar. UNDP memperkirakan rekonstruksi penuh baru selesai pada 2040 atau lebih, dan itu pun dengan asumsi konflik benar-benar berhenti sekarang.
Untuk meletakkan angka itu dalam perspektif: US$70 miliar adalah hampir tiga kali lipat total anggaran APBN Indonesia di sektor kesehatan selama empat tahun, atau setara PDB negara seperti Bulgaria dan Slovenia. Seluruh rekonstruksi pascabencana Afghanistan selama dua dekade tidak menyentuh angka ini.
Yang memperumit lebih jauh: tidak ada pelabuhan laut dalam di Gaza. Mantan eksekutif JCB Philip Bouverat menegaskan bahwa proyek sebesar ini tidak bisa hanya mengandalkan truk yang melintas perbatasan. Langkah pertama rekonstruksi yang sesungguhnya bukan membangun rumah โ melainkan membangun pelabuhan, kemudian membersihkan amunisi tak meledak, lalu memilah puing yang tercemar asbes dari yang bisa didaur ulang, baru kemudian membangun. Ini adalah rekonstruksi berlapis yang tidak pernah dilakukan dunia dalam skala ini dalam satu wilayah sepadat dan sekecil Gaza.
Dan ada ironi terdalam yang jarang disebut: UNCTAD menegaskan bahwa operasi militer Israel sejak Oktober 2023 telah menghapus 69 tahun kemajuan pembangunan Gaza โ sebuah pembangunan yang sebagian besarnya justru dibiayai oleh komunitas internasional yang kini menjadi donatur potensial rekonstruksi. Kita membayar dua kali: sekali untuk membangun, sekali untuk membangun ulang setelah kehancuran yang kita biarkan terjadi.
Lima Kegagalan Sistemik
Gencatan Senjata Ilusi: Kekerasan Terus Berlanjut Setelah Perjanjian
Gencatan senjata Oktober 2025 dirayakan sebagai terobosan diplomatik. Faktanya: sejak perjanjian itu berlaku, sedikitnya 265 anak Palestina tewas โ rata-rata satu anak per hari (UNICEF, pertengahan Juni 2026). Komisi Tinggi HAM PBB Volker Tรผrk menyatakan bahwa serangan Israel "terus berlanjut secara rutin". Gencatan senjata yang berlaku, menurut UNICEF, adalah "ilusi mematikan." Sejak Oktober 2023, 31 perintah pengungsian telah dikeluarkan hingga Mei 2025 โ memaksa lebih dari 1,9 juta warga (sekitar 80% populasi) menjadi pengungsi, banyak yang berpindah hingga belasan kali.
Kegagalan Hukum Internasional: Konvensi Genosida Berjalan Lambat
Komisi PBB (September 2025) menyatakan ada alasan kuat menyimpulkan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang didefinisikan Konvensi Genosida 1948 telah dilakukan. Komisi tersebut mencatat pasukan Israel "tetap menggunakan amunisi berdaya ledak tinggi di kawasan permukiman padat meskipun korban anak terus meningkat."Mahkamah Internasional (ICJ) menerima gugatan Afrika Selatan, tapi prosesnya berjalan dalam skala bulan dan tahun โ sementara kehancuran berlangsung dalam hitungan detik. Hukum internasional, dalam konteks ini, bergerak lebih lambat dari rudal.
Ketergantungan Bantuan Kemanusiaan sebagai Pengganti Solusi Politik
Komunitas internasional telah memompa miliaran dolar bantuan ke Gaza selama bertahun-tahun โ dana yang kemudian lenyap bersama pemboman. UNCTAD menghitung bahwa 69 tahun kemajuan pembangunan hilang dalam kurang dari dua tahun. Bantuan kemanusiaan tanpa penyelesaian politik adalah siklus Sisifus: membangun hari ini, dihancurkan esok. Selama akar masalah โ pendudukan, blokade 17 tahun, penyangkalan hak menentukan nasib sendiri โ tidak diselesaikan, rekonstruksi hanyalah jeda sebelum kehancuran berikutnya.
Rencana "Gaza Riviera" Trump: Solusi Kolonial Berbalut Estetika
Presiden AS Donald Trump mengusulkan Gaza diubah menjadi kawasan resor mewah, "Riviera of the Middle East" โ rencana yang menurut Arab Saudi, lembaga kemanusiaan, dan analis geopolitik merupakan "pengabaian hak rakyat Palestina yang membuka jalan bagi penggusuran permanen." Ini bukan solusi rekonstruksi โ ini adalah pernyataan kepunahan. Gaza yang direkonstruksi sebagai resor tanpa warga Palestina bukan rekonstruksi; itu penggantian populasi yang dikemas sebagai pembaruan urban. Warga Gaza tidak membutuhkan Riviera. Mereka membutuhkan hak pulang ke rumah mereka sendiri.
"Donor Fatigue" dan Dana yang Jatuh Jauh di Bawah Kebutuhan
Fakta paling menyedihkan dari krisis kemanusiaan Gaza: dunia mulai bosan. Dari kebutuhan dana pendidikan Gaza tahun 2025, hanya 5,7 persen terpenuhi. Lembaga-lembaga PBB menggambarkan pasokan bantuan yang berhasil masuk sebagai "setetes air di lautan penderitaan". Sementara itu, pengepungan yang diperketat sejak 2 Maret 2025 menutup seluruh jalur penyeberangan โ bantuan yang dikumpulkan tidak bisa masuk. Paradoks kekejaman yang sempurna: dunia mendonasikan, sambil membiarkan pintu tetap tertutup.
Jalan Keluar: Prasyarat dan Kebijakan yang Harus Dimulai Sekarang
Tidak ada "jalan keluar" yang mudah dari situasi yang tidak pernah seharusnya terjadi. Tapi ada prasyarat minimum yang tanpanya semua pembicaraan tentang rekonstruksi hanyalah hipokrasi berbingkai filantropi.
Prasyarat Nol: Hentikan Pembunuhan Sekarang, Tanpa Syarat. Tidak ada rekonstruksi yang bisa bermakna selama bom masih jatuh. Gencatan senjata permanen bukan tujuan antara โ ia adalah prasyarat dasar dari segala pembicaraan tentang masa depan. Komunitas internasional yang berbicara tentang rekonstruksi sambil mendanai atau diam atas pemboman berkelanjutan adalah komunitas yang terlibat dalam kepalsuan.
Pertama: Pengakuan Negara Palestina Merdeka sebagai Fondasi Hukum Rekonstruksi. Rekonstruksi tanpa kerangka kedaulatan adalah pengulangan tragedi. Tanpa negara yang berdaulat, tidak ada entitas hukum yang bisa menandatangani kontrak, mengelola dana, mengatur tata kota, atau menjamin hak kepemilikan rakyatnya. Pengakuan negara Palestina โ yang sudah dilakukan lebih dari 140 negara โ harus segera diikuti oleh penegakan hukum internasional, bukan sekadar simbolisme diplomatik.
Kedua: Program Rekonstruksi Dokumen Sipil โ Sebelum Membangun Satu Pun Tembok. Dengan 62 persen warga Gaza tanpa dokumen kepemilikan properti yang sah, langkah paling mendesak sebelum batu bata pertama diletakkan adalah membangun ulang sistem registrasi properti berbasis teknologi satelit dan saksi komunitas. PBB dan lembaga hukum internasional harus memimpin proses digitalisasi dan verifikasi kepemilikan tanah Gaza โ menggunakan citra satelit pra-2023 sebagai basis historis yang tak dapat disangkal. Tanpa ini, rekonstruksi akan memberi lahan kepada mereka yang punya kuasa, bukan kepada mereka yang punya hak.
Ketiga: Dana Rekonstruksi Terproteksi dengan Mekanisme Anti-Sabotase. Rekonstruksi Gaza yang sebelumnya (pasca-2014 dan 2021) gagal karena blokade memutus aliran material bangunan. Dana sebesar US$70 miliar yang dibutuhkan harus dilindungi oleh mekanisme yang memaksa akses: koridor kemanusiaan yang dijamin secara internasional, pembangunan pelabuhan laut dalam di bawah pengawasan PBB, dan sanksi otomatis bagi siapa pun yang menghalangi masuknya material rekonstruksi. Dana tanpa akses hanyalah angka dalam rekening bank.
Keempat: Program Trauma Nasional โ Rekonstruksi Jiwa Paralel dengan Rekonstruksi Fisik. Lebih dari satu juta anak Gaza menderita trauma parah (psikoterapis MSF Katrin Brubakk, 2026). Puluhan kasus anak yang kehilangan kemampuan berbicara telah terdokumentasi, dan angka ini, menurut dokter lokal, "terus meningkat." Rekonstruksi infrastruktur tanpa rekonstruksi kapasitas psikologis generasi yang akan menghuni dan mengelola Gaza hanyalah membangun gedung tanpa penghuni yang mampu berfungsi. Program psikososial masif โ yang mengintegrasikan konsep Sumud (keteguhan kolektif Palestina) dengan standar kesehatan mental internasional โ harus menjadi garis anggaran utama, bukan sisa dari dana yang tersedia.
Kelima: Tribunal Akuntabilitas Internasional โ Bukan Sebagai Pembalasan, Tapi sebagai Pencegahan. Tanpa akuntabilitas, tidak ada insentif untuk tidak mengulangi kehancuran ini. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan โ tapi implementasinya bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota. Yang lebih penting: mekanisme reparasi harus ditetapkan, dengan negara-negara yang memasok senjata untuk operasi ini bertanggung jawab secara finansial atas rekonstruksi. Ini bukan soal mempermalukan, ini soal menciptakan struktur insentif yang mencegah genosida berikutnya.
Gaza Bukan Proyek Rekonstruksi โ Gaza adalah Cermin
Seorang anak Gaza bernama Abdelrahman, belasan tahun, kehilangan ayahnya, lalu kakinya diamputasi tanpa anestesi setelah serangan lain. Dari sebuah rumah sakit di Yordania pada Mei 2025, ia berbisik dengan nada datar yang mengerikan: "Kami akan kembali ke Gaza untuk mati di sana."
Kalimat itu adalah cermin yang paling jujur dari kegagalan kolektif kita: kegagalan hukum internasional, kegagalan diplomasi, kegagalan empati institusional, dan kegagalan imajinasi moral. Gaza bukan sekadar proyek rekonstruksi senilai US$70 miliar. Gaza adalah ujian apakah peradaban manusia โ dengan seluruh konvensi, resolusi, dan institusinya โ memiliki gigi yang sesungguhnya.
Untuk pertanyaan itu, jawaban yang ada saat ini, setelah lebih dari seribu hari, masih mengecewakan. Dunia melihat 174.500 bangunan rata dengan tanah, 61 juta ton puing bercampur asbes dan jenazah, satu juta anak yang traumanya mungkin tak pernah pulih, dan 69 tahun kemajuan pembangunan yang terhapus โ lalu meresponsnya dengan 5,7 persendari dana pendidikan yang dibutuhkan, gencatan senjata yang bahkan tidak menghentikan satu kematian anak pun per hari, dan perdebatan tentang siapa yang akan mendanai rekonstruksi.
Gaza tidak membutuhkan simpati. Gaza membutuhkan keberanian politik dari mereka yang memiliki kuasa untuk mengakhiri ini. Dan dunia โ termasuk kita yang membaca ini dari jarak aman โ membutuhkan kejujuran untuk mengakui bahwa diam atas kejahatan yang terlihat adalah bentuk keterlibatan yang paling nyaman. Wallahu aโlam!
