DAMASKUS — Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menunjuk Mazloum Abdi, pemimpin pasukan Kurdi yang sebelumnya dikenal sebagai Syrian Democratic Forces (SDF), sebagai penasihat bagi Presiden Republik. Penunjukan tersebut dilakukan beberapa hari setelah SDF secara resmi dibubarkan dan proses integrasinya ke dalam militer Suriah dinyatakan selesai.
Kantor berita resmi Suriah, SANA, melaporkan bahwa al-Sharaa menerbitkan Dekret Nomor 164 pada Kamis yang menetapkan Abdi sebagai penasihat bagi Kepresidenan Republik.
Penunjukan ini menjadi salah satu langkah terbaru dalam proses integrasi kelompok-kelompok bersenjata Kurdi ke dalam struktur pemerintahan pusat Suriah. Abdi merupakan tokoh Kurdi paling senior yang mendapatkan posisi dalam pemerintahan sejak proses penyatuan kekuatan bersenjata dengan pemerintah pusat dimulai.
Sebelumnya, seorang komandan Kurdi lainnya telah ditunjuk sebagai asisten menteri pertahanan untuk wilayah timur Suriah. Namun, posisi yang diberikan kepada Abdi saat ini dinilai lebih rendah dibandingkan tawaran yang pernah diajukan kepadanya pada Januari lalu.
Saat itu, al-Sharaa menawarkan Abdi posisi sebagai wakil menteri pertahanan sekaligus mengusulkan pencalonannya sebagai gubernur Provinsi Hasakah. Tawaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kendali negara atas wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh SDF, termasuk ibu kota provinsi tersebut.
Kesepakatan antara al-Sharaa dan Abdi untuk mengintegrasikan SDF ke dalam pemerintahan Suriah pertama kali dicapai pada Maret 2025. Namun, implementasinya berjalan lambat hingga melewati tenggat akhir tahun yang telah ditetapkan.
Kebuntuan tersebut kemudian memicu pertempuran antara pasukan pemerintah Suriah dan SDF di wilayah timur laut pada Januari. Pasukan pemerintah akhirnya berhasil mengambil alih sejumlah wilayah penting, termasuk Raqqa dan Deir Az Zor, dari kendali SDF.
Pertempuran tersebut berakhir dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Berdasarkan kesepakatan itu, Raqqa, Deir Az Zor, dan Hasakah berada di bawah kendali pemerintah pusat. SDF juga diwajibkan bergabung dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan rencana integrasi yang terdiri atas 14 poin.
Meski demikian, proses integrasi pasukan Kurdi belum sepenuhnya selesai. YPJ, unit perempuan yang sebelumnya merupakan bagian dari struktur SDF, masih belum bergabung dengan militer Suriah.
YPJ sebelumnya meminta untuk ditempatkan di bawah Kementerian Pertahanan. Namun, permintaan tersebut ditolak dengan alasan struktur militer Suriah saat ini tidak memiliki unit khusus bagi perempuan.
Selain integrasi militer, pemerintah al-Sharaa juga mengambil sejumlah langkah terkait hak-hak masyarakat Kurdi. Pada Januari, presiden Suriah mengeluarkan dekret yang mengakui bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional serta memulihkan status kewarganegaraan warga Kurdi Suriah yang sebelumnya kehilangan kewarganegaraan.
Pengakuan tersebut menjadi perkembangan penting bagi masyarakat Kurdi di Suriah. Sejak negara itu meraih kemerdekaan pada 1946, hak-hak budaya dan identitas Kurdi belum pernah mendapatkan pengakuan formal dalam bentuk kebijakan nasional seperti tersebut.
Pembubaran SDF dan integrasinya ke dalam struktur militer pemerintah membuat Damascus kini memiliki otoritas formal atas hampir seluruh wilayah Suriah. SDF sebelumnya merupakan kekuatan bersenjata terbesar yang masih berada di luar struktur resmi tentara Suriah.
Penyatuan kembali wilayah dan institusi keamanan menjadi salah satu agenda utama pemerintahan al-Sharaa sejak jatuhnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024. Penunjukan Mazloum Abdi sebagai penasihat kepresidenan menjadi bagian dari proses politik dan keamanan yang lebih luas untuk mengonsolidasikan kekuasaan pemerintah pusat serta mengakhiri fragmentasi kekuatan bersenjata di Suriah.
Sumber : https://www.aljazeera.com/news/2026/8/27/syrias-president-appoints-ex-commander-of-kurdish-led-sdf-as-advisor
