JAKARTA, 12 September 2025 – Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafrudin Karimi, menilai suntikan dana Rp 200 triliun ke enam bank Himbara berpotensi memperkuat perekonomian nasional. Namun, hal itu hanya akan tercapai apabila pemerintah dan otoritas moneter memastikan dana benar-benar tersalurkan untuk kegiatan produktif.
Menurut Syafrudin, tambahan likuiditas akan menurunkan biaya dana perbankan, melenturkan kurva imbal hasil, serta memperkuat transmisi suku bunga. Kondisi tersebut memberi keyakinan kepada pelaku usaha bahwa pembiayaan tersedia dengan harga wajar. “Keyakinan yang pulih membantu mencegah PHK massal, menjaga belanja rumah tangga, dan menahan kenaikan kredit macet,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).
Ia menekankan, stabilitas ekonomi tidak hanya tercermin dari angka di layar, tetapi juga dari aktivitas nyata di lapangan. “Stabilitas lahir ketika pabrik kembali berdengung, proyek konstruksi bergerak, dan gerai ritel mencatat transaksi yang konsisten,” kata Syafrudin.
Syafrudin juga mengingatkan Bank Indonesia agar menjaga koridor suku bunga tetap kredibel serta tidak menarik terlalu banyak likuiditas. Dengan biaya dana yang lebih rendah, perbankan diperkirakan menurunkan bunga kredit, terutama untuk kredit pemilikan rumah (KPR), modal kerja, dan koperasi.
“Ketika biaya pinjaman turun, risiko pembiayaan proyek menipis dan keputusan investasi lebih cepat diambil. Ekosistem ini akan menurunkan premi risiko, menstabilkan rupiah, dan menjaga ekspektasi inflasi tetap sesuai target,” jelasnya.
Ia menilai konsistensi kebijakan akan memberikan sinyal positif bagi investor, sekaligus menahan volatilitas di pasar surat berharga negara (SBN) agar tidak berdampak pada sektor riil.
Lebih lanjut, Syafrudin menekankan pentingnya sistem penyaluran yang tertutup rapat agar tidak terjadi kebocoran. Ia menyarankan pemerintah menetapkan kuota sektoral dan wilayah yang jelas dengan prioritas pada perumahan terjangkau, konstruksi padat karya, manufaktur berorientasi ekspor, dan agroindustri berbasis komoditas lokal.
Selain itu, ia meminta pemerintah mewajibkan adanya rasio antara kredit dan dana penempatan, sehingga uang benar-benar berputar di masyarakat. “Pasang plafon bunga untuk koperasi dan UMKM agar akses pembiayaan terasa hingga akar rumput. Berlakukan tenggat realisasi yang ketat serta mekanisme clawback bagi bank yang menahan dana di neraca,” tegas Syafrudin.
Dengan pendekatan tersebut, ia yakin likuiditas akan tersalurkan secara optimal untuk mendorong produksi dan membuka lapangan kerja, bukan hanya disimpan di instrumen aman yang tidak berdampak langsung pada perekonomian.
.jpeg)
