Washington DC, 1 Oktober 2025 — Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dikabarkan tengah dipersiapkan untuk memimpin otoritas transisi internasional di Gaza pascaperang. Proposal yang disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS) itu menempatkan Blair sebagai kepala pemerintahan sementara sebelum kendali atas Gaza dikembalikan kepada Palestina.
Rencana tersebut pertama kali dilaporkan oleh BBC dan beberapa media internasional, termasuk The Economist dan sejumlah media Israel. Menurut laporan, otoritas transisi ini akan diberi nama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita) dengan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Badan ini akan bertindak sebagai otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama lima tahun ke depan.
Dukungan Internasional
Proposal tersebut dikabarkan telah memperoleh dukungan dari Gedung Putih. Blair sendiri terlibat dalam diskusi tingkat tinggi dengan pihak AS dan sejumlah negara Teluk terkait perencanaan masa depan Gaza. Pada Agustus lalu, Blair menghadiri pertemuan di Gedung Putih bersama Presiden Donald Trump, membahas rencana yang disebut “sangat komprehensif” oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Model Seperti Timor Timur dan Kosovo
Rencana transisi ini disebut akan dimodelkan berdasarkan pengalaman internasional di Timor Timur dan Kosovo, yang diawasi oleh pemerintahan internasional sebelum menuju status negara. Pada tahap awal, pusat kegiatan otoritas ini akan berlokasi di Mesir, dekat perbatasan Gaza, sebelum dipindahkan langsung ke wilayah Gaza setelah situasi dianggap stabil dengan dukungan pasukan multinasional.
Respons Kantor Blair
Sementara itu, menyikapi laporan tersebut, kantor Blair mengungkapkan bahwa mantan Perdana Menteri Inggris itu tidak akan mendukung proposal apa pun yang berpotensi menggusur penduduk Gaza dari tanah mereka.
Blair dikenal sebagai sosok yang membawa Inggris bergabung dalam Perang Irak 2003—keputusan yang hingga kini masih menuai kritik keras. Meski demikian, setelah lengser pada 2007, ia ditunjuk sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB), dengan fokus pada pembangunan ekonomi Palestina serta upaya menuju solusi dua negara.
Reaksi Palestina
Laporan mengenai kemungkinan keterlibatan Blair muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia dalam mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas juga menegaskan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan mendesak pelucutan senjata kelompok tersebut.
Jika disetujui, mandat internasional untuk Gaza ini berpotensi menjadi babak baru dalam perjalanan panjang konflik Palestina-Israel, dengan Tony Blair di garis depan sebagai figur transisi menuju stabilitas politik di wilayah tersebut. *
.jpeg)
