JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas resmi mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono. Keputusan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan (SK) yang dilakukan pada Rabu (1/10/2025) pagi.
Supratman menyampaikan, pengesahan dilakukan setelah Kementerian Hukum menerima berkas pendaftaran dari kubu Mardiono pada 30 September 2025. “Pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono,” ujar Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, sebelum meneken SK, pihak Kementerian terlebih dahulu meneliti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP hasil Muktamar IX di Makassar. Dari hasil verifikasi, tidak ada perubahan mendasar dalam struktur kepengurusan. “Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan Pengurusan Bapak Mardiono,” tegasnya.
Terkait klaim kepengurusan dari kubu Agus Suparmanto, Supratman mengaku belum mengetahui. Ia menegaskan hingga saat ini belum menerima berkas pendaftaran dari pihak Agus. “Jadi yang pasti bahwa intinya surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan hasil Muktamar PPP itu sudah saya tandatangani kemarin sekitar jam 10 atau jam 11,” pungkasnya.
Dengan demikian, Mardiono dipastikan sah secara hukum sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 berdasarkan keputusan resmi Kementerian Hukum dan HAM. *
.jpeg)
