Moslemtoday.com : Israel secara resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat kunjungannya ke Washington pada Rabu (11/2) waktu setempat. Langkah ini memicu perhatian internasional, termasuk sikap Indonesia yang menegaskan prinsip politik luar negeri tetap konsisten mendukung perdamaian dan solusi dua negara.
Berdasarkan laporan Al Arabiya dan Reuters, Netanyahu menandatangani dokumen keanggotaan Israel dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Foto yang dirilis seusai pertemuan menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen resmi yang menandai bergabungnya Israel ke dewan tersebut. Netanyahu menyebut bahwa Israel telah “menandatangani masuknya sebagai anggota Board of Peace”.
Dewan Perdamaian dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberi mandat kepada dewan dan negara-negara yang bekerja sama untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Langkah ini dilakukan setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai pada Oktober lalu di bawah rencana yang diusulkan Trump.
Dalam rencana tersebut, Board of Peace dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza serta mengoordinasikan stabilisasi pascakonflik. Trump juga menyatakan bahwa dewan itu akan diperluas untuk menangani konflik global lainnya. Pertemuan perdana Board of Peace dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari di Washington dengan agenda utama membahas rekonstruksi Gaza.
Namun, pembentukan dewan tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar hak asasi manusia. Mereka menilai struktur kepemimpinan dewan yang dipimpin langsung oleh Trump berpotensi menyerupai model kolonial dalam pengawasan wilayah asing. Selain itu, kehadiran Israel tanpa perwakilan Palestina dalam dewan tersebut dinilai dapat memperkeruh kontroversi internasional.
Sejumlah negara dilaporkan merespons undangan bergabung secara hati-hati. Walau beberapa sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah telah menyatakan partisipasi, sejumlah negara Barat memilih menjauh karena kekhawatiran dewan ini dapat melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Situasi di lapangan juga masih rapuh. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober lalu, pelanggaran dilaporkan terus terjadi. Otoritas Palestina dan Israel mencatat sedikitnya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel tewas dalam berbagai insiden kekerasan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak berarti normalisasi hubungan politik dengan pihak tertentu maupun legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menekankan bahwa partisipasi Indonesia berlandaskan mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Indonesia juga menegaskan sikapnya tetap konsisten mengecam pelanggaran hukum internasional dan mendorong penghentian kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya realisasi solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian jangka panjang.
"Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Indonesia memandang keterlibatan semua pihak yang berkonflik sebagai bagian penting dalam proses perdamaian. Melalui keanggotaannya di Board of Peace, Indonesia berkomitmen mendorong keterlibatan Otoritas Palestina agar kepentingan dan hak dasar rakyat Palestina tetap menjadi fokus utama dalam setiap proses stabilisasi dan rekonstruksi di Gaza.
"Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.
"Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya. *
Sumber : Al Arabiya | Weblink : https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2026/02/12/israel-has-joined-trump-s-board-of-peace-netanyahu-says
.jpeg)
