NEGASI ANGKA: Welfarethnography dan Mitos Swasembada Pangan

(Risalah Kesejahteraan di Akhir Bulan Kemerdekaan)

Ketika Angka Mengaku Realitas. Dari podium ritual kenegaraan, ketika pemerintah mengumandangkan capaian swasembada pangan, ruang publik segera dipenuhi lagi gegap gempita angka: produksi, surplus, luas panen, produktivitas, dan berbagai indikator keberhasilan. Angka-angka itu berderet rapi seperti barisan serdadu kemenangan, menyuguhkan sebuah narasi kemandirian nasional yang nyaris tanpa cela. Pada 7 Januari 2025, pemerintah memang mengumumkan capaian swasembada pangan nasional. Namun, sebuah pertanyaan filosofis tetap layak diajukan: apakah angka tentang pangan identik dengan pengalaman kesejahteraan pangan itu sendiri?

Pertanyaan tersebut membawa kita pada kritik Theodor W. Adorno terhadap Identitätsdenken: kecenderungan pemikiran untuk menundukkan partikularitas realitas ke dalam kategori universal yang telah tersedia.[1] Angka tentu dapat benar secara statistik, tetapi kebenaran statistik tidak otomatis identik dengan keseluruhan kebenaran kehidupan yang hendak direpresentasikannya.

ADVERTISEMENT

Bantu kami untuk terus menyajikan konten Islami bermanfaat, Klik Donasi

Karena itu, negasi angka bukanlah penolakan terhadap angka. Statistik tetap dibutuhkan untuk membaca skala persoalan, merancang kebijakan, mengukur perubahan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya. Yang hendak dinegasikan adalah absolutisme angka: kecenderungan memperlakukan representasi kuantitatif seolah-olah merupakan realitas itu sendiri.

Swasembada nasional dapat tercatat sebagai surplus, sementara sebagian rumah tangga masih berhadapan dengan harga pangan yang tidak terjangkau. Produksi dapat meningkat, sementara distribusi tetap timpang. Negara dapat melihat keberhasilan pada tingkat agregat, sementara masyarakat tertentu mengalami kerentanan pada tingkat sehari-hari. Angka makro dan pengalaman mikro tidak harus saling meniadakan. Yang bermasalah adalah ketika kebenaran yang pertama digunakan untuk membatalkan keberadaan yang kedua.

Angka Tak Melihat Manusia. Di balik grafik produksi nasional yang menggembirakan, selalu mungkin terdapat jarak antara menara kebijakan dan kehidupan konkret masyarakat. Ketersediaan pangan pada tingkat nasional tidak dengan sendirinya berarti keterjangkauan pangan pada tingkat rumah tangga. Surplus suatu komoditas tidak otomatis menghapus kerentanan pangan di wilayah tertentu. Dan keberhasilan produksi tidak selalu berarti bahwa produsen memperoleh bagian yang adil dari nilai yang dihasilkan.

Di sinilah perspektif etnografis memperoleh relevansinya. Ia mengajukan pertanyaan yang tidak selalu muncul dalam tabel statistik: bagaimana pangan hadir dalam kehidupan manusia? Siapa yang dapat mengaksesnya? Dengan harga berapa? Melalui jaringan distribusi seperti apa? Apa yang berubah dalam kehidupan komunitas ketika kebijakan pangan nasional diterapkan di tingkat lokal?

Dari kebutuhan epistemologis tersebut, istilah Welfarethnography saya gunakan sebagai sebuah konsep kerja: pembacaan kesejahteraan melalui pengalaman hidup partikular masyarakat, tanpa meniadakan data makro yang diperlukan untuk memahami struktur persoalan. Welfarethnography bukan pengganti statistik, melainkan koreksi terhadap kecenderungan statistik untuk berdiri sendirian sebagai hakim terakhir atas kesejahteraan.

Di sini pemikiran Jürgen Habermas tentang Lebenswelt menjadi relevan. Dalam The Theory of Communicative Action, Habermas menunjukkan adanya ketegangan antara dunia-kehidupan yang dibentuk melalui komunikasi sosial dan sistem yang bekerja melalui mekanisme administratif serta ekonomi. Salah satu problem modernitas muncul ketika imperatif sistem mulai mengolonisasi dunia-kehidupan.[2] Dalam konteks kebijakan pangan, kerangka tersebut membantu kita bertanya apakah rasionalitas administratif sungguh mendengar pengalaman hidup masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Etnografi kritis, karena itu, tidak perlu meromantisasi tradisi dan tidak pula menganggap semua praktik lokal selalu benar. Tugasnya lebih sederhana sekaligus lebih radikal: memastikan bahwa manusia yang mengalami kebijakan tidak menghilang di balik abstraksi yang dibuat tentang dirinya.

Dari Kehidupan ke Legibilitas. Kecenderungan menyederhanakan kompleksitas kehidupan bukanlah gejala yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari sejarah panjang rasionalisasi modern. Max Weber membantu menjelaskan bagaimana kalkulasi, birokrasi, rasionalisasi, dan administrasi formal memperoleh posisi penting dalam masyarakat modern.[3] 

Namun, Weber tidak perlu dipaksa menjadi penjelas tunggal seluruh problem teknokrasi. Untuk memahami bagaimana negara menyederhanakan realitas agar dapat dikelola, James C. Scott justru memberikan perangkat yang lebih langsung. Dalam Seeing Like a State, Scott menunjukkan bahwa negara membutuhkan masyarakat yang legible—dapat dibaca melalui kategori administratif yang relatif seragam. Penduduk, tanah, hutan, produksi, bahasa, bahkan ruang sosial perlu disederhanakan agar dapat dipetakan, dihitung, dan dikelola dari pusat.[4] Persoalannya bukan bahwa setiap bentuk penyederhanaan pasti keliru. Negara memang membutuhkan abstraksi untuk dapat bekerja. Masalah muncul ketika abstraksi administratif diperlakukan seolah-olah lebih nyata daripada kompleksitas yang diabstraksikannya.

Dalam kebijakan pangan, kecenderungan rice-centric dapat dibaca melalui kerangka tersebut. Beras merupakan komoditas strategis dan tidak mungkin diabaikan. Namun, kepentingan strategis beras tidak boleh berubah menjadi asumsi bahwa seluruh pengalaman pangan Nusantara dapat direpresentasikan oleh satu komoditas atau satu indikator. Sagu, jagung, umbi-umbian, hasil laut, dan berbagai pangan lokal bukan sekadar residu dari sistem pangan nasional. Bagi komunitas tertentu, semuanya merupakan bagian dari ekologi, kebudayaan, sejarah, dan pengetahuan lokal.

Di sinilah negara menghadapi paradoksnya sendiri: semakin sederhana peta yang dibuat, semakin mudah wilayah dibaca; tetapi semakin sederhana peta itu, semakin besar pula kemungkinan sebagian realitas kehidupan hilang dari pandangan.

Ketika Representasi Menggantikan yang Direpresentasikan. Pertanyaan kemudian menjadi lebih mendasar: apa yang terjadi pada manusia ketika keberadaannya terutama dikenali melalui angka yang dibuat tentang dirinya? Kritik Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno terhadap rasionalitas instrumental membantu membuka persoalan tersebut. Dalam Dialectic of Enlightenment, mereka menunjukkan bagaimana rasionalitas yang semula menjanjikan pembebasan dapat berubah menjadi instrumen dominasi ketika pengetahuan semakin diarahkan kepada kalkulasi, penguasaan, dan efisiensi.[5]

Jika kerangka tersebut diterapkan secara hati-hati pada tata kelola pangan, manusia, tanah, air, dan hasil bumi berisiko dipahami terutama melalui apa yang dapat dihitung: tonase, produktivitas, luas panen, harga, konsumsi, surplus, dan defisit. Semua indikator itu penting. Tetapi manusia tidak pernah sepenuhnya identik dengan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kehidupannya.

Petani, nelayan, dan masyarakat adat bukan sekadar unit statistik. Mereka adalah subjek yang memiliki pengalaman, ingatan ekologis, pengetahuan lokal, relasi sosial, dan cara tertentu dalam memahami ruang hidupnya. Ketika seluruh dimensi tersebut tidak memperoleh tempat dalam bahasa kebijakan, yang hilang bukan sekadar “informasi tambahan”. Yang hilang adalah sebagian dari realitas manusia itu sendiri.

Dalam pengertian inilah negasi angka memperoleh makna ontologisnya: menolak penyamaan antara representasi kuantitatif dan keberadaan yang direpresentasikannya. Angka menunjukkan sesuatu, tetapi angka bukanlah keseluruhan sesuatu itu. Grafik dapat menggambarkan produksi, tetapi grafik bukanlah kehidupan petani. Surplus dapat menunjukkan ketersediaan, tetapi surplus bukanlah pengalaman kesejahteraan.

Geografi yang Tak Sama. Retakan tersebut semakin jelas ketika persoalan pangan dibaca secara geografis. Indonesia bukan hanya negara kepulauan secara geografis, tetapi juga ruang ekonomi yang ditandai oleh perbedaan infrastruktur, jarak, biaya transportasi, kapasitas penyimpanan, dan akses pasar. Data statistik nasional memungkinkan kita membaca perbedaan antarwilayah, tetapi data tersebut harus dibaca bersama realitas struktural yang menjelaskan mengapa perbedaan itu terjadi.

Di wilayah dengan infrastruktur distribusi yang terbatas, ongkos transportasi, keterbatasan penyimpanan, fasilitas pascapanen, dan akses pasar dapat memengaruhi harga serta ketersediaan pangan. Wilayah yang kaya sumber daya pangan pun tidak otomatis menikmati nilai tambah yang sepadan. Hasil laut dan komoditas hortikultura, misalnya, dapat menghadapi keterbatasan rantai dingin, pengolahan, dan pemasaran sehingga produsen menjual dalam bentuk mentah dengan posisi tawar terbatas, sementara produk bernilai tambah kembali masuk ke pasar lokal dengan harga lebih tinggi.

David Harvey membantu kita memahami hubungan antara ruang, akumulasi, dan ketimpangan dalam kapitalisme. Namun, uneven geographical development tidak seharusnya diperlakukan sebagai konsep yang hanya bersumber dari satu buku atau digunakan untuk menjelaskan setiap disparitas wilayah secara otomatis. Ia lebih tepat digunakan sebagai lensa untuk membaca bagaimana perkembangan ekonomi dan investasi dapat berlangsung secara tidak merata dalam ruang.[6]

Maka pertanyaan kebijakan pangan tidak cukup berhenti pada: Berapa banyak pangan yang diproduksi? Ia harus dilanjutkan dengan pertanyaan: Di mana pangan itu diproduksi? Siapa yang menguasai rantai nilainya? Siapa yang dapat mengaksesnya? Dan siapa yang menanggung biaya ketika distribusinya tidak adil? Di sinilah angka produksi harus bertemu dengan geografi keadilan.

Dari Komoditas ke Amanah. Retakan akibat dominasi rasionalitas instrumental akhirnya membawa kita ke wilayah yang lebih sunyi: apa arti pangan ketika ia tidak lagi dipandang hanya sebagai komoditas? Seyyed Hossein Nasr memberikan horizon penting bagi pertanyaan tersebut. Dalam Religion and the Order of Nature, ia mengkritik pandangan modern yang memisahkan alam dari dimensi sakral dan metafisiknya. Dalam perspektif tradisional, alam bukan semata objek yang tersedia untuk dieksploitasi, melainkan bagian dari tatanan kosmik yang memiliki makna melampaui kepentingan instrumental manusia.[7]

Jika kerangka itu dibawa ke dalam persoalan pangan, pangan tidak berhenti sebagai komoditas yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Dalam horizon Islam, pangan juga dapat dipahami sebagai rizq: pemberian yang membawa konsekuensi etis bagi manusia yang menerima, mengolah, mendistribusikan, dan menikmatinya. Tanah, air, benih, hutan, laut, sagu, umbi-umbian, jagung, dan padi karena itu tidak semata-mata objek agronomi. Bagi manusia beriman, semuanya berada dalam relasi manusia dengan alam dan dengan Sang Pencipta.

Prinsip khalīfatullāh fī al-arḍ memberi dimensi tanggung jawab pada hubungan tersebut. Kekhalifahan manusia tidak berarti hak tanpa batas untuk menguasai bumi, melainkan amanah untuk memperlakukan kehidupan dengan keadilan dan tanggung jawab.

Kedaulatan pangan, dengan demikian, tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan surplus. Ia harus berjumpa dengan keadilan, keberlanjutan, keberagaman pangan, martabat produsen, dan keberlangsungan ekosistem. Pertanyaan akhirnya bukan sekadar: Berapa surplus yang kita hasilkan? Melainkan: Surplus itu untuk siapa, dengan biaya sosial-ekologis apa, dan demi kehidupan seperti apa?

Mengembalikan Angka ke Tempatnya. Sebagai antitesis terhadap kecenderungan mereduksi kesejahteraan pada angka, Welfarethnography menawarkan rekonstruksi aksiologis yang tidak memusuhi statistik, melainkan menempatkannya pada tempat yang proporsional. Angka tetap diperlukan sebagai peta. Tanpa peta, negara kesulitan melihat skala persoalan. Tetapi peta bukanlah wilayah itu sendiri. Ketika peta diagungkan di atas altar kekuasaan seolah-olah identik dengan realitas, kebijakan publik berisiko mengabaikan manusia yang tidak tertangkap oleh kategori yang tersedia.

Dalam semangat Adorno, perhatian terhadap das Nichtidentische berarti mempertahankan kesadaran bahwa objek tidak pernah habis oleh konsep yang digunakan untuk memahaminya. Maka, dalam tata kelola kesejahteraan pangan, angka harus tetap menjadi alat untuk membaca realitas, bukan pengganti realitas. Angka harus mendengarkan kehidupan yang diwakilinya.

Karena itu, kebijakan publik membutuhkan dialog antara statistik dan pengalaman hidup. Data makro diperlukan untuk membaca struktur; etnografi diperlukan untuk memahami pengalaman; analisis ekonomi-politik diperlukan untuk membaca distribusi kekuasaan; dan horizon etis diperlukan untuk menentukan apakah kebijakan yang efektif juga merupakan kebijakan yang adil.

Dalam pengertian ini, Welfarethnography bukan metodologi yang menggantikan statistik. Ia adalah sikap epistemologis yang menolak membiarkan angka menjadi satu-satunya bahasa kesejahteraan. Kebijakan publik perlu bergerak dari sekadar counting people menuju encountering people: dari menghitung manusia menuju kesediaan mendengarkan pengalaman manusia.

Keadilan distributif menuntut pengakuan atas keragaman ekologis dan kultural Nusantara. Kedaulatan pangan lokal perlu dipertemukan dengan kebutuhan nasional. Modernisasi infrastruktur harus berjalan bersama perlindungan ekosistem. Efisiensi distribusi perlu berjalan bersama keadilan akses. Dan standardisasi administrasi harus tetap menyisakan ruang bagi pengetahuan lokal yang tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam tabel.

Angka yang Tahu Batas Dirinya. Perjalanan dari kritik terhadap angka, penelusuran genealogi teknokratis, diagnosis ontologis dan ekonomi-politik, hingga permenungan spiritual akhirnya membawa kita kepada kesadaran sederhana: kebesaran sebuah bangsa tidak pernah dapat diselesaikan oleh angka tentang dirinya sendiri. Luas wilayah dapat dihitung. Jumlah penduduk dapat dihitung. Produksi pangan dapat dihitung. Surplus dan defisit dapat dihitung. Namun kehidupan yang berlangsung di antara angka-angka itu tidak pernah sepenuhnya dapat dihitung.

Kita tentu sadar akan keterbatasan akal budi. Filsafat tidak dengan sendirinya menyediakan sepotong roti di atas meja makan, dan kritik sosial tidak serta-merta memperbaiki rantai pasok dalam satu malam. Tetapi tugas pemikiran bukan menggantikan kerja teknis tersebut. Tugasnya adalah menjaga agar kerja teknis tidak kehilangan pertanyaan tentang tujuan, keadilan, dan manusia yang hendak dilayaninya.

Karena itu, kita tidak perlu memilih antara angka dan kehidupan. Kita membutuhkan keduanya. Tetapi kita harus tahu siapa yang menjadi tuan dan siapa yang menjadi alat. Angka adalah alat. Manusia adalah tujuan. Ketika urutan tersebut dibalik, statistik dapat berubah menjadi ideologi. Dan ketika statistik telah menjadi ideologi, tugas kritik bukan menghancurkan angka, melainkan mengembalikan angka kepada tempatnya.

Kita tidak menolak angka. Kita menolak ketika angka menolak manusia. Kita tidak menolak statistik. Kita menolak ketika statistik menganggap dirinya lebih nyata daripada kehidupan yang hendak direkamnya. Kita tidak menolak negara menghitung. Kita hanya mengingatkan negara untuk tidak berhenti pada hitungan. Sebab di balik setiap ton pangan terdapat tanah yang ditanami, air yang dialirkan, tangan yang bekerja, ekosistem yang menopang, keluarga yang menunggu, dan kehidupan yang menggantungkan harapan pada hasil panen. Dan di balik setiap angka kesejahteraan, selalu ada manusia yang tidak boleh hilang.



Barangkali, pada akhirnya, tugas kebijakan publik bukan membuat kehidupan tunduk kepada angka, melainkan membuat angka kembali menjadi pelayan kehidupan. Sebab angka yang paling manusiawi adalah angka yang tahu batas dirinya.*****

Endnotes:

1. Adorno, T. W. (1966). Negative Dialektic. Suhrkamp Verlag. Karya ini menjadi rujukan utama untuk kritik terhadap Identitätsdenken dan perhatian Adorno terhadap das Nichtidentische. Penggunaannya dalam esai ini bersifat filosofis-interpretatif: Adorno tidak sedang membahas statistik pangan, melainkan menyediakan perangkat untuk mempertanyakan kecenderungan menyamakan objek dengan konsep atau kategori yang digunakan untuk merepresentasikannya.
2. Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns (Vols. 1–2). Suhrkamp Verlag. Habermas digunakan untuk konsep Lebenswelt dan kolonisasi dunia-kehidupan oleh imperatif sistem. Karena edisi asli berbahasa Jerman terbit pada 1981, tahun tersebut dipertahankan dalam sitasi. 
3. Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922). Weber digunakan untuk memahami rasionalisasi dan birokratisasi modern. 
4. Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press. Ini merupakan rujukan utama bagi konsep legibility, penyederhanaan administratif, dan ketegangan antara pengetahuan formal negara dengan pengetahuan lokal yang bersifat praktis. Buku tersebut memang membahas bagaimana proyek-proyek perencanaan berskala besar dapat gagal ketika kompleksitas lokal dipaksa masuk ke dalam skema yang terlalu sederhana.
5. Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2002). Dialectic of enlightenment: Philosophical fragments (E. Jephcott, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 1947). Rujukan ini digunakan untuk kritik terhadap rasionalitas instrumental, dominasi, dan hubungan modernitas dengan penguasaan atas alam. 
6. Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press. Buku ini digunakan terutama untuk membaca hubungan antara restrukturisasi ekonomi-politik neoliberal, ruang, dan proses akumulasi. Istilah uneven geographical development tidak diperlakukan sebagai konsep yang eksklusif berasal dari buku ini, sehingga klaim dalam esai sengaja dikalibrasi. 
7. Nasr, S. H. (1996). Religion and the order of nature. Oxford University Press.Nasr digunakan sebagai landasan bagi diagnosis spiritual mengenai hubungan manusia, alam, dan dimensi sakral kehidupan. Karya ini tidak digunakan sebagai sumber empiris tentang kebijakan pangan Indonesia, melainkan sebagai horizon filosofis untuk mempertanyakan reduksi alam dan pangan menjadi objek instrumental.