Aktivis kemerdekaan Palestina, KH Bachtiar Nasir (UBN), menolak dan mengecam keras rencana penyelenggaraan konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia.
UBN menegaskan, pemerintah seharusnya tidak memberikan ruang dan panggung bagi figur yang memiliki rekam jejak mendukung agresi militer maupun penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina.
โJangan beri panggung kepada pelaku sekaligus pendukung penjajah dan pelaku genosida di Gaza dan Palestina,โ ujar UBN kepada wartawan Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour tersebut dijadwalkan berlangsung di dua lokasi, yakni Taman Lumbini, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (31/10/2026) dan Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026).
Walaupun MUI dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam telah menyampaikan penolakan resmi, perizinan dari pihak berwenang tetap diterbitkan sehingga memicu kritik publik
UBN menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas MUI. Menurut dia, langkah MUI didasari kepedulian terhadap kemanusiaan dan kepentingan nasionalisme, bukan motif anti-seni atau antiagama. Ia secara khusus menyoroti rekam jejak Bocelli yang disebut pernah terlibat dalam agenda penggalangan dana bagi Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) pada 2010.
โItu berarti dia terlibat dalam pengumpulan amunisi pembantaian terhadap kemanusiaan dan mendukung penjajahan terhadap Palestina,โ tegasnya.
Selain rekam jejak pada 2010, UBN juga menyoroti sikap penyanyi tersebut pada 2023 yang dinilai hanya menunjukkan simpati kepada seorang sandera yang dibebaskan. Menurut dia, Bocelli tidak pernah menunjukkan kepedulian terhadap ribuan warga dan anak-anak Palestina yang selama puluhan tahun hidup dalam penindasan zionis.
UBN juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menilai sikap seseorang dari simbol atau kegiatan yang ditampilkan menjelang penyelenggaraan konser. Ia menyinggung penggunaan atribut pro-Palestina maupun penyaluran bantuan kemanusiaan yang dikaitkan dengan rangkaian kegiatan konser. "Apakah jika hari ini dia konser di Indonesia dengan menggunakan syal agar bisa diterima konser di Indonesia lalu kita benarkan? Terlalu naif rasanya," kata dia.
Menurut UBN, persoalan tersebut berkaitan dengan konsistensi sikap terhadap isu Palestina. Ia khawatir penerimaan terhadap figur publik tanpa mempertimbangkan rekam jejaknya dapat menjadi preseden bagi pihak lain untuk membangun kembali citra melalui kegiatan simbolis.
UBN turut menyoroti proyeksi perputaran ekonomi yang disebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah dari penyelenggaraan konser tersebut. Menurut dia, potensi keuntungan ekonomi tidak seharusnya mengesampingkan persoalan kemanusiaan yang terjadi di Palestina.
"Ratusan miliar itu tidak akan pernah sepadan dengan satu tetes darah orang-orang yang dibantai di Palestina," cetusnya. Di akhir keterangannya, UBN mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar konsisten menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Ia menilai sikap Indonesia terhadap persoalan Palestina harus tercermin dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam mempertimbangkan penyelenggaraan acara yang melibatkan figur publik internasional.
"Di mana nasionalisme kita? Di mana Pembukaan Undang-Undang Dasar yang anti pada penjajahan? Di mana konsistensi kita? Kita tidak boleh memberi panggung kepada mereka, pelaku dan pendukung genosida di Gaza,"tutup UBN.
