Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah saran setelah dirinya menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Salah satu saran tersebut adalah meminta Gibran tetap berjuang atau fight melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah.
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran mengatakan, Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap menempuh proses hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ungkapnya.
Selain itu, Prabowo juga meminta Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait langkah hukum lanjutan, termasuk pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ucap Gibran.
Gibran menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan masukan yang disampaikan masyarakat terkait polemik tersebut. Ia berharap dinamika yang berkembang tidak berujung pada polemik politik berkepanjangan.
"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa pagi tersebut memakan waktu sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo, keinginan Gibran untuk mundur disampaikan sebagai respons terhadap dinamika polemik ijazah yang bergulir di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menolak keinginan Gibran tersebut. Namun, dalam pertemuan itu, Presiden memberikan sejumlah saran yang kemudian membuat Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di PTUN.
"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar Prasetyo. *
