Yogyakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) secara tegas menyatakan mosi tidak percaya kepada Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada Jumat (23/5/2025) sebagai respons atas kekecewaan mahasiswa terhadap sikap Rektor yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dalam situasi demokrasi yang kian memburuk.
Aksi mosi tidak percaya ini merupakan puncak dari rangkaian protes yang dilakukan mahasiswa UGM melalui aksi kemah di Balairung UGM sejak sepekan lalu. Aksi tersebut dipicu oleh terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang dianggap terjadi melalui manipulasi konstitusional, dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo.
Dalam pernyataannya, BEM KM UGM menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial pemerintahan Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis, Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran, dan program Danantara, yang dinilai tidak melalui pertimbangan matang dan mengabaikan aspirasi rakyat.
Mahasiswa juga mengkritik rencana revisi Undang-Undang TNI yang dinilai sebagai upaya menghidupkan kembali Dwifungsi TNI—sebuah langkah yang bertentangan dengan semangat Reformasi 1998. Mereka menilai militerisme kini mulai masuk ke lingkungan kampus dengan kedok penguatan nasionalisme.
Tidak hanya itu, BEM KM UGM turut menyoroti maraknya tindakan represif terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik, termasuk kriminalisasi dan penetapan status tersangka terhadap beberapa aktivis kampus. “Demokrasi dalam bahaya!” tegas pernyataan resmi BEM KM UGM.
Pada Rabu (21/5), Rektor Ova Emilia akhirnya menemui mahasiswa yang tengah berkemah dan melakukan dialog terbuka. Namun, menurut BEM KM UGM, dialog tersebut tidak menghasilkan komitmen konkret, dan hanya berisi “omon-omon” atau omong kosong.
“Betapa malu kami sebagai mahasiswa Kampus Kerakyatan menyaksikan rektor lembek pada berbagai ketidakadilan dan penindasan yang terang benderang,” tulis BEM KM UGM.
Sebagai bentuk tekanan moral, mahasiswa UGM menuntut agar Rektor menyatakan mosi tidak percaya terhadap lembaga pemerintah yang dianggap menciptakan kebijakan “amburadul,” atau melakukan tindakan lain yang setara sebagai bukti keberpihakan kepada rakyat.
BEM KM UGM menegaskan bahwa mosi tidak percaya kepada Rektor tidak akan dicabut hingga tuntutan tersebut dipenuhi. Aksi ini menjadi sorotan publik dan menandai babak baru ketegangan antara civitas akademika dan otoritas kampus dalam merespons dinamika politik nasional. (DL/GPT)
.jpeg)
