Jakarta, 20 Mei 2025 – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Indonesia hari ini menggelar aksi unjuk rasa serentak di sejumlah titik strategis di Jakarta. Aksi ini digalang oleh Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia, sebuah asosiasi yang mewadahi para pengemudi ojol, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan dan praktik bisnis perusahaan aplikator yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi hari ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan para driver terhadap lemahnya penegakan regulasi oleh pemerintah. Ia menyoroti potongan penghasilan yang diterapkan oleh perusahaan aplikator yang diklaim bisa mencapai hampir 50 persen, jauh melampaui batas maksimal 20 persen sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 1001 Tahun 2022.
“Jika pemerintah tidak bertindak, maka kami yang akan bertindak. Tidak ada ampun bagi aplikator pelanggar regulasi,” tegas Igun dalam pernyataannya, Senin (19/5/2025).
Berikut adalah daftar tuntutan utama yang disuarakan oleh para pengemudi ojol dalam aksi unjuk rasa hari ini:
1. Tindakan Tegas terhadap Aplikator Nakal
Para pengemudi mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi agar memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan aplikator yang dianggap melanggar regulasi, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022.
2. Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI
Pengemudi menuntut agar Komisi V DPR RI segera menggelar RDP yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, perwakilan pengemudi, serta perwakilan perusahaan aplikator.
3. Pembatasan Potongan Aplikasi Maksimal 10 Persen
Salah satu tuntutan krusial adalah penetapan batas potongan pendapatan oleh aplikator tidak lebih dari 10 persen. Potongan yang terlalu besar dinilai merugikan pengemudi dan menggerus kesejahteraan mereka. Saat ini, potongan yang diterapkan aplikator hingga mendekati 50 persen.
4. Revisi Skema Tarif dan Penghapusan Program Diskon Merugikan
Para pengemudi juga mendesak pemerintah untuk meninjau ulang skema tarif saat ini serta menghentikan berbagai program promosi seperti Aceng, Slot, Hemat, dan Prioritas. Program-program ini dianggap menurunkan tarif riil yang diterima driver dan menciptakan persaingan yang tidak sehat.
5. Penetapan Tarif Layanan Kuliner dan Kurir secara Adil
Tuntutan terakhir mencakup permintaan agar penetapan tarif untuk layanan pengantaran makanan dan barang dilakukan secara adil, dengan melibatkan perwakilan dari pengemudi, aplikator, regulator, dan lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Aksi demonstrasi ini menunjukkan meningkatnya ketegangan antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator di tengah semakin kompleksnya ekosistem transportasi daring di Indonesia. Para pengemudi berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka demi menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam industri transportasi online nasional. (DL/GPT)
.jpeg)
