Solo – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait wacana dirinya maju sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kongres yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025 mendatang.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyatakan bahwa dirinya masih mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Ia bahkan sempat berkelakar soal risiko kalah apabila ikut mencalonkan diri.
"Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misal saya ikut, saya kalah," ujar Jokowi kepada awak media saat ditemui di Solo, Rabu (14/5/2025).
Mantan Wali Kota Solo itu juga menegaskan bahwa hingga saat ini ia belum mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI. Menurutnya, waktu pendaftaran masih cukup panjang hingga bulan Juni.
"Belum (mendaftar). Kan masih panjang sampai Juni," tambahnya.
Jokowi juga menanggapi dengan nada canda kemungkinan tidak adanya kader lain yang akan mendaftar jika dirinya maju sebagai calon. "Ya enggak tahu. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain enggak mendaftar, mungkin," ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan belum mengetahui peluang dirinya jika benar-benar mencalonkan diri, mengingat PSI akan menggunakan sistem e-voting dalam pemilihan ketua umum. Sistem ini dinilai Jokowi cukup menantang karena melibatkan seluruh anggota partai.
"Ya belum tahu. Karena ini kan yang saya tahu pakai e-voting, one man, one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ," jelasnya.
Meski demikian, Jokowi menilai penerapan e-voting sebagai langkah maju dan sesuai dengan perkembangan era digital. Menurutnya, sistem ini mencerminkan kepemilikan anggota terhadap partai.
"Ya bagus. Era digital ini kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting, melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengusulkan pemanfaatan virtual office untuk kantor partai di berbagai tingkat, termasuk DPD, DPC, hingga kecamatan. Ia menyebut ide ini bisa menjadi masa depan partai politik, meskipun membutuhkan perubahan regulasi.
"Dan kalau bisa pernah saya sampaikan kalau perlu kantor DPD, kantor DPC, kantor di tingkat kecamatan semuanya pakai virtual office bagus banget. Tapi regulasinya perlu diubah. Menurut saya, partai ke depan akan seperti itu," sambungnya.
Gagasan tersebut, kata Jokowi, sejalan dengan konsep partai perorangan yang pernah ia sampaikan sebelumnya, yakni partai yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis digital. (DL/GPT)
.jpeg)
