Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merencanakan penarikan utang baru senilai Rp781,9 triliun pada 2026. Jumlah tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dan menjadi penarikan utang terbesar sejak masa pandemi Covid-19.
Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, disebutkan bahwa pembiayaan utang negara pada tahun depan direncanakan mencapai Rp781,868 miliar. Dana itu akan diperoleh melalui dua skema utama, yakni penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman.
Penerbitan SBN akan terbagi atas dua instrumen, yaitu surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara. Sementara untuk pinjaman, pemerintah menyiapkan opsi pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.
Jika terealisasi, jumlah utang 2026 ini akan melampaui pembiayaan utang beberapa tahun terakhir. Pada masa pandemi 2021, pemerintah menarik utang Rp870,5 triliun. Setelah itu, angka penarikan menurun: Rp696 triliun pada 2022, Rp404 triliun pada 2023, Rp558,1 triliun pada 2024, dan outlook 2025 sebesar Rp715,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penarikan utang akan dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan sumber dari dalam negeri. “Kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (15/8).
Sri Mulyani juga menambahkan, meski nominal utang meningkat, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Angkanya tercatat sebesar 39,96 persen dari PDB.
.jpeg)
