Jakarta – Penunjukan Jenderal (Hor) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) dinilai memperlihatkan pertimbangan serius Presiden Prabowo Subianto terhadap aspek senioritas dalam tradisi militer.
Peneliti Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, mengatakan posisi Menko Polkam yang berfungsi sebagai koordinator membutuhkan sosok yang memiliki wibawa dan pengalaman panjang dalam dunia militer maupun pemerintahan.
“Dengan pemberian jabatan Jenderal Kehormatan, Djamari jadi memiliki otoritas sebagai Menko yang di antaranya akan mengkoordinasikan TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Apalagi ada Wamenhan dan Sesmenko Polhukam yang semuanya purnawirawan bintang tiga TNI AD,” ujar Edna.
Kedekatan Personal dengan Prabowo
Edna juga menyinggung kedekatan personal antara Prabowo dan Djamari yang sudah terjalin sejak masa pendidikan militer. Prabowo awalnya masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1973, namun kemudian tinggal kelas dan bergabung dengan Akabri angkatan 1974, seangkatan dengan Sjafrie Sjamsoeddin.
Djamari yang merupakan lulusan Akabri 1971 pernah menjadi pengasuh taruna 1974, sehingga terjalin hubungan dekat dengan Prabowo dan Sjafrie. Bahkan, Djamari pernah menjadi komandan Prabowo saat masih di Akabri.
“Di sinilah terjadi kedekatan. Djamari memiliki relasi personal yang kuat dengan Prabowo sejak awal,” kata Edna.
Hubungan Pasca-Reformasi
Relasi keduanya juga terus berlanjut setelah reformasi. Saat Prabowo mendirikan Partai Gerindra, Djamari ikut bergabung sebagai kader. Menurut Edna, hal itu mencerminkan adanya rekonsiliasi personal di antara keduanya.
“Penunjukan Djamari ini menegaskan bahwa Prabowo bukan sosok pendendam, melainkan mengutamakan pengalaman dan hubungan personal masa lalu,” imbuhnya.
Djamari Pernah Jadi Sekretaris DKP 1998
Menariknya, Djamari memiliki peran penting dalam sejarah karier militer Prabowo. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998, lembaga yang saat itu merekomendasikan pemberhentian Prabowo karena terlibat dalam operasi penculikan aktivis 1997–1998.
“Yang menarik, Djamari merupakan Sekretaris DKP yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo pada tahun 1998,” tutur Edna.
Meski demikian, Prabowo tetap memilih Djamari untuk posisi strategis Menko Polkam, yang menunjukkan penghargaan atas pengalaman panjang serta rekonsiliasi di antara keduanya. *
.jpeg)
