JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penghasilannya sebagai Menkeu justru lebih kecil dibandingkan ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Padahal, beban tanggung jawab sebagai bendahara negara dinilai jauh lebih berat ketimbang mengelola lembaga independen seperti LPS.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Ia menuturkan, meski LPS memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perbankan, intensitas kerjanya tidak sepadat di Kementerian Keuangan.
“LPS juga lembaga penting, tapi kerjanya lebih banyak di belakang. Kalau ada bank besar yang kolaps, barulah kita bekerja keras. Tapi di sana gajinya besar. Lima tahun gaji besar, enggak ada bank besar yang bangkrut, jadi malah nganggur,” ujar Purbaya sambil tersenyum.
Ia bahkan mengaku terkejut saat pertama kali dilantik sebagai Menkeu dan mengetahui nominal gaji yang diterimanya. “Waktu dilantik, saya sempat tanya ke Sekjen, ‘Eh gaji di sini berapa?’ Dijawab, ‘sekian’. Waduh, turun. Jadi gengsinya lebih tinggi, tapi gajinya lebih kecil,” ucapnya.
Besaran Gaji Menteri Keuangan
Ketentuan penghasilan pejabat setingkat menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Berdasarkan regulasi tersebut, gaji pokok seorang menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Selain itu, terdapat tunjangan jabatan senilai Rp13.608.000 per bulan. Tidak hanya itu, seorang menteri juga berhak atas tunjangan kinerja (tukin) hingga 150 persen dari tukin tertinggi di kementeriannya.
Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2017, tukin tertinggi di Kemenkeu (di luar Direktorat Jenderal Pajak) adalah Rp46.950.000. Dengan demikian, Menkeu memperoleh tukin sebesar Rp74.925.000 per bulan.
Jika ditotal, penghasilan tetap Menkeu Purbaya dari gaji pokok dan tunjangan mencapai Rp93.573.000 per bulan—nyaris menyentuh angka tiga digit.
Fasilitas dan Perbandingan dengan Lembaga Lain
Selain gaji dan tunjangan, seorang menteri juga memperoleh tunjangan operasional yang penggunaannya dibatasi hanya untuk kegiatan kedinasan. Besarannya bervariasi, tergantung pada anggaran masing-masing kementerian.
Menteri juga difasilitasi rumah dinas dan mobil dinas, yang umumnya berlokasi di kawasan elite Jakarta seperti komplek Widya Chandra. Seluruh fasilitas tersebut harus dikembalikan setelah masa jabatan berakhir.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan pejabat lembaga independen, penghasilan menteri relatif lebih kecil. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, bisa memperoleh sekitar Rp120 juta per bulan. Angka itu masih di bawah penghasilan pimpinan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun LPS yang memiliki paket remunerasi lebih besar.
.jpeg)
