BMN yang diserahkan berupa selain tanah dan / atau bangunan berdasarkan Surat Persetujuan Hibah BMN Nomor 1535/SJ/B.III.3/KS.01.6/0/2025 tanggal 26 Agustus 2025.
Sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah BMN, Nomor : B-170/Kk.03.19.a/Ks.01.6/09/2025, sebanyak 7586 unit barang, senilai Rp. 404.839.600,- (Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), langsung diserahkan oleh Kakankemenag H. Rinalfi kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin Hasaniyyah, Anwar Hidayat.
Penyerahan tersebut dilaksanakan diruang Kerja Kepala MIN 1 Kota Pariaman, disaksikan oleh kedua belah pihak terkait.
Anwar Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Kakankemenag Kota Pariaman beserta jajaran, yang telah bersedia menghibahkan BMN kepada Pondok Pesantren Nurul Yaqin Hasaniyyah. “Alhamdulillah, Kami jajaran Pondok Pesantren mengucapkan terima kasih kepada Kankemenag Kota Pariaman,” ujarnya.
“Kami akan memanfaatkan fasilitas ini untuk melengkapi sarana dan prasarana (Sapras) Pondok Pesantren, yang berlokasi di Jalan Tuanku Nan Renceh, Desa Punggung Lading, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman,” ulasnya.
“Dengan adanya hibah BMN ini, kami berharap meningkatnya minat khalayak ramai untuk menitipkan anaknya menimba ilmu di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Hasaniyyah,” sambungnya.
Menanggapi ucapan terima kasih Ketua Yayasan PonPes Nurul Yaqin Hasaniyyah, Kakankemenag Kota Pariaman H. Rinalfi dengan senang hati dan legowo menghibahkan BMN ke Pondok Pesantren. “Kita sama-sama dibawah naungan Lembaga Ikhlas Beramal, tentu memang selayaknya berbagi untuk kemajuan lembaga keagamaan,” ujarnya.
“Semoga bermanfaat, dengan adanya Sapras yang kami hibahkan, hendaknya bermanfaat dalam menunjang Proses Belajar dan Mengajar (PBM),” harapnya.
Dalam serah terima BMN ini, bertindak sebagai pihak Pertama H. Rinalfi (Kuasa Pengguna Barang Kankemenag Kota Pariaman) dan pihak Kedua Anwar Hidayat (Ketua Yayasan PonPes Nurul Yaqin Hasaniyyah).
Lebih lanjut kedua belah pihak melaksanakan serah terima barang inventaris, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN, jo PMA RI Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag, serta berdasarkan KMA Nomor 607 Tahun 2000 Tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Pengelolaan BMN kepada Rektor/Ketua Pengadilan Tinggi Agama Negeri dan Kakanwil Kemenag Provinsi.
(Adi/Meri)
.jpeg)
