Surabaya — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa Rapat Harian Syuriyah PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum PBNU. Penegasan itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Hotel Navator, Surabaya, Sabtu (22/11) malam.
Dalam pernyataannya, Gus Yahya menolak anggapan bahwa risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang meminta dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum memiliki dasar konstitusional. Menurutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU secara jelas tidak memberikan kewenangan tersebut kepada rapat harian syuriyah.
“Kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat syuriyah yang punya konsekuensi memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian syuriyah menurut konstitusi AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” ujar Gus Yahya, Minggu (23/11) dini hari.
Ia menambahkan, bahkan untuk memberhentikan fungsionaris PBNU lainnya, seperti wakil sekretaris jenderal atau ketua lembaga, rapat harian syuriyah tidak memiliki otoritas. “Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Memberhentikan salah seorang wakil sekjen itu rapat harian syuriyah tidak bisa. Memberhentikan ketua lembaga saja tidak bisa, apalagi ketua umum,” tegasnya.
Karena itu, ia menyatakan keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang meminta dirinya mundur tidak sah secara organisasi. “Maka kalau kemudian rapat harian syuriyah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah,” kata Gus Yahya.
Isu pemakzulan terhadap Gus Yahya mencuat setelah beredarnya dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU bertanggal 20 November 2025, yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Dokumen tersebut berisi permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri terkait polemik pemanggilan narasumber yang dinilai bertentangan dengan prinsip organisasi.
Hingga kini, dinamika internal PBNU masih berlanjut, sementara para pimpinan wilayah NU se-Indonesia telah dikumpulkan untuk merespons perkembangan situasi organisasi tersebut. *
.webp)
.jpeg)
