Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional atas rangkaian bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Prabowo, situasi di lapangan telah terkendali karena seluruh kekuatan pemerintah sudah dikerahkan untuk penanganan darurat di tiga provinsi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia merespons usulan sejumlah pihak yang mendorong agar bencana di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” ujar Prabowo.
Prabowo menekankan pemerintah pusat terus memantau perkembangan penanganan bencana dan memastikan koordinasi lintas kementerian serta lembaga berjalan optimal. Ia menyebut langkah tanggap darurat telah dilakukan secara maksimal, sehingga tidak diperlukan penetapan status bencana nasional.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga telah menyiapkan langkah pemulihan pascabencana. Prabowo mengatakan pemerintah akan segera membentuk satuan tugas (satgas) atau badan khusus yang bertanggung jawab atas proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan pembangunan hunian bagi warga terdampak akan segera dimulai. Ia menyebut sekitar 2.000 unit hunian tetap ditargetkan mulai dibangun pada pekan ini dan meminta seluruh pihak mempercepat proses pembangunan tanpa terkendala persoalan lahan.
“Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung jadi rumah tetap. Jangan ada alasan cari lahan. Pakai lahan milik negara, kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan kita pakai semua,” ujarnya.
Prabowo juga memastikan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan ketersediaan anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya.
“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah yang saya pimpin, di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun,” tegas Prabowo.
Presiden pun menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja cepat dan solid agar pemulihan di wilayah terdampak bencana dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak dan aman. *
.jpeg)
.jpeg)
