Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) buka suara soal rencana pembangunan gedung di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, bukanlah bentuk pemberian atau hibah dari Presiden RI Prabowo Subianto. MUI menyebut rencana tersebut merupakan hak pakai atas aset negara yang pengelolaannya tetap berada di tangan pemerintah.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menjelaskan bahwa lembaganya tidak menerima hibah dalam bentuk kepemilikan gedung. Menurutnya, bangunan yang direncanakan berdiri di kawasan HI itu akan tetap menjadi aset negara.
“Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini nantinya adalah aset negara, dan pengelolaannya tetap oleh negara, bukan oleh MUI,” ujar Cholil, Rabu (11/2), dikutip dari laman resmi MUI.
Cholil juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan pembangunan gedung tersebut. Ia menyebut inisiatif tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen pemerintah.
“Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami,” katanya.
Lebih lanjut, Cholil mengungkapkan hingga saat ini belum ada pembahasan teknis mengenai rencana pembangunan gedung tersebut, termasuk desain bangunan maupun pembagian lantai. Karena itu, MUI memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh mengenai detail proyek tersebut.
Di sisi lain, akademisi UIN Jakarta itu menekankan bahwa lembaga keagamaan seperti MUI tidak dapat diukur menggunakan pendekatan bisnis atau logika pengembalian biaya pembangunan sebagaimana perusahaan komersial.
“Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan. Ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian, dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali,” tegasnya.
Cholil juga memastikan bahwa posisi MUI akan tetap sebagai mitra pemerintah yang independen dan kritis. Menurutnya, MUI bukanlah oposisi pemerintah, tetapi juga tidak akan menjadi lembaga yang mengesahkan seluruh kebijakan tanpa sikap kritis.
“Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, terlepas dari lokasi kantor MUI nantinya, lembaga tersebut akan tetap menjalankan tugas melayani umat Islam di Indonesia.
“Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk,” kata Cholil. *
.jpeg)
