JAKARTA โ Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan tersebut telah ditandatangani Prabowo pada Rabu (4/11/2026) pagi, di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden yang menyeret nama Listyo bersama dua jenderal polisi lainnya.
Pemberhentian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
"Pada pagi hari ini tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," kata Prasetyo.
Sebagai langkah untuk mengisi kekosongan jabatan, Presiden Prabowo menunjuk Letjen TNI Ario Windu Utomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.
Sebelum mendapatkan penugasan tersebut, Ario menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden tetap berjalan.
"Dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letjen TNI Ario Windu Utomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas KSP," ujar Prasetyo.
Pemerintah Pastikan Pelayanan Kepolisian Tetap Berjalan
Di tengah perkembangan kasus dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, pemerintah memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tidak terganggu.
Prasetyo mengungkapkan, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memastikan institusi kepolisian tetap menjalankan tugasnya secara optimal.
"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa terutama pelayanan masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali," kata Prasetyo.
Pemerintah menegaskan bahwa persoalan hukum yang tengah bergulir tidak boleh berdampak terhadap pelayanan publik, khususnya tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tiga Jenderal Polisi Terseret Kasus Dugaan Penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal atau illegal access terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Selain Listyo, dua perwira tinggi Polri lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa kasus tersebut bermula dari laporan seorang petugas yang mengetahui adanya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden.
Petugas tersebut kemudian membuat laporan polisi sehingga perkara itu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri.
Penetapan ketiga jenderal tersebut sebagai tersangka menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara.
Dengan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, Presiden Prabowo kini menunjuk Letjen TNI Ario Windu Utomo untuk sementara menjalankan tugas dan memastikan roda organisasi KSP tetap berjalan. *
