Sejumlah tokoh hadir dalam gelaran Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, Ahad 8 / 11/2026)
Pembina AQL Islamic Center sekaligus Ketua Organizing Committee (OC) Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir menyampaikan lima pernyataan dalam acara Aksi Rakyat Bela Indonesia pagi tadi di Lapangan Komplek Masjid Agung.
Dalam sambutannya, Bachtiar mengatakan tuntutan pertama adalah menyerukan persatuan seluruh rakyat untuk membela Indonesia. Kedua, menuntut penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti mengkhianati kepentingan bangsa dan negara.
Ketiga, melawan praktik oligarki dan penguasaan aset strategis yang dinilai merugikan kedaulatan nasional. Keempat, menuntut pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kelima, mendesak penegakan hukum secara konsisten dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Terkait masalah penyadapan illegal, Bachtiar Nasir mempertanyakan kemungkinan penggunaan uang negara untuk kegiatan penyadapan yang dilakukan di luar kepentingan penegakan hukum.
"Bayangkan, menyadap pakai uang rakyat untuk kepentingan dia, karena tidak ingin kehilangan kenyamanannya setelah berkuasa begitu lama. Ini orang serakah atau tidak?" ujar Bachtiar Nasir.
Selain itu, Ia juga menyoroti penguasaan kekayaan negara oleh kelompok yang disebutnya sebagai oligarki. Dia menuntut agar pengelolaan sumber daya nasional dijalankan sesuai amanat konstitusi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Yang keempat, rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen," ujarnya.
Pada tuntutan kelima, ia menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh lembaga negara terhadap hukum. Dia meminta pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga peradilan menjalankan kewenangan masing-masing secara konsisten.
"Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, harus dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan, kita rakyat bergerak atau tidak? Kita menuntut legislatif atau tidak? Kita menuntut eksekutif atau tidak?" seru UBN.
Selain Bachtiar Nasir, hadir pula tokoh lainnya seperti Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Tamsil menyoroti persoalan persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya perlu segera mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan.
Tamsil mengatakan kehadirannya dalam aksi tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat mengenai perkembangan situasi nasional. Dia berjanji meneruskan aspirasi yang disampaikan dalam aksi kepada koleganya di DPD RI.
"Saya hadir di sini sebenarnya untuk menyerap aspirasi yang berkembang terkait dengan kondisi saat ini. Saya sangat memahami beberapa pembicara sebelumnya, saya akan teruskan kepada teman-teman di DPD," kata Tamsil dalam orasinya.
Selain itu menurut Tamsil, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah kecepatan lembaga negara dalam menindaklanjuti persoalan hukum yang berkembang. Dia khawatir penanganan yang berlarut-larut justru dapat menambah beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Salah satu yang mendorong akselerasi pengambilan keputusan adalah aspirasi yang tadi disampaikan, yaitu lima poin, salah satunya waktu, jangan berlarut-larut, karena ini akan memberatkan posisi Presiden,โtegasnya.
Masih dalam aksi yang sama, analis kebijakan publik Said Didu menyampaikan kritik terhadap praktik oligarki yang menurutnya telah lama memengaruhi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia.
Said mengatakan oligarki ini memiliki pengaruh besar melalui penguasaan sumber daya dan kedekatan dengan penyelenggara negara.
Said menyampaikan pandangannya bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah terhadap kelompok-kelompok yang disebutnya memiliki pengaruh besar dalam penguasaan kekayaan negara.
"Saya mengalami enam presiden, tidak ada yang berani menyentuh mereka oligarki perampok negara. Baru datang Prabowo berani menyentuh mereka," kata Said Didu.
Dia juga mengaitkan kritiknya terhadap oligarki dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Namun, tuduhan mengenai keterlibatan pihak tertentu maupun hubungan antara penyadapan dan kepentingan oligarki masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Said mengatakan masyarakat perlu menjaga kedaulatan nasional agar pengelolaan negara tidak dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu. (*)
