Raja Ampat, Papua Barat — Media sosial tengah dihebohkan dengan kemunculan dua kapal yang diduga mengangkut bijih nikel di wilayah perairan Raja Ampat. Sorotan publik tertuju pada nama kapal-kapal tersebut yang mencantumkan inisial "JKW" dan "Dewi Iriana", sehingga memicu spekulasi liar di kalangan warganet yang mengaitkannya dengan mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Tagar "Iriana" bahkan sempat menjadi trending topic di platform X (sebelumnya Twitter) pada Senin malam, 9 Juni 2025. Banyak pengguna media sosial yang berspekulasi bahwa kapal-kapal tersebut dimiliki atau berhubungan langsung dengan Jokowi dan istri, Iriana Joko Widodo.
Namun, berdasarkan penelusuran melalui situs resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub), informasi yang beredar tersebut tidak sepenuhnya benar dan cenderung bersifat cocoklogi.
Faktanya, nama "JKW" dalam nama kapal merupakan singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma, bukan merujuk pada inisial Joko Widodo. Sementara itu, istilah "TB" yang tertera di depan nama kapal, seperti TB JKW Mahakam dan TB Dewi Iriana, merupakan singkatan dari tug boat atau kapal tunda, yang berfungsi menarik atau mendorong kapal lainnya.
Dalam basis data resmi Ditkapel Kemenhub, tercatat setidaknya delapan kapal dengan nama JKW Mahakam, yakni JKW Mahakam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 10. Sebagian besar kapal tersebut terdaftar sebagai milik PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak perusahaan dari PT IMC Pelita Logistik Tbk (kode emiten: PSSI), yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran.
Sementara itu, nama TB Dewi Iriana juga tercatat dalam data perkapalan, namun tidak ditemukan keterkaitan langsung dengan keluarga mantan presiden. Penggunaan nama-nama tersebut umumnya didasarkan pada kebijakan internal perusahaan dan tidak otomatis mencerminkan afiliasi dengan tokoh publik.
Pihak Kementerian Perhubungan pun diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait operasional kapal-kapal tersebut guna meredam spekulasi liar yang dapat menyesatkan masyarakat.
Di sisi lain, keberadaan kapal pengangkut nikel di kawasan konservasi seperti Raja Ampat juga menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan Greenpeace, yang menilai pemerintah kurang koordinatif dalam pengelolaan wilayah tambang dan konservasi laut. (DL/GPT)
.jpeg)
