Jakarta — Wacana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50% pada musim haji 2026 mencuat setelah pihak Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi (KSA) menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang dinilai tidak tertib dan semrawut. Badan Penyelenggara (BP) Haji mengakui wacana tersebut sebagai bentuk peringatan serius agar Indonesia segera berbenah dalam pengelolaan jemaah haji.
Wakil Ketua BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menyoroti berbagai persoalan teknis dan manajerial selama pelaksanaan haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Penilaian tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala BP Haji dengan otoritas Arab Saudi di Makkah beberapa waktu lalu.
“Wacana pemotongan itu muncul karena Kementerian Haji dan Umrah melihat kesemrawutan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami,” ujar Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/6/2025).
Dahnil menambahkan bahwa meskipun belum menjadi keputusan final, peringatan dari pemerintah Arab Saudi itu perlu disikapi serius. Pihak Arab Saudi disebut masih memberikan ruang kepada Indonesia untuk melakukan pembenahan sistem dan manajemen penyelenggaraan haji.
"Mereka ingin memberikan warning, kira-kira begini, 'Tahun ini pelaksanaan haji Anda buruk loh'. Jadi berkembang wacana [pemangkasan kuota tersebut]," ungkapnya.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), yang merupakan entitas baru terpisah dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama. BP Haji ke depan akan memegang peran utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Lembaga ini bahkan direncanakan akan berada pada level kementerian, meskipun hingga kini masih menunggu proses revisi undang-undang di parlemen. “Mereka [Arab Saudi] masih punya kepercayaan kepada Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo karena sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji,” kata Dahnil optimistis.
Ia menilai, jika pembenahan manajemen berjalan baik, kuota haji Indonesia tidak hanya akan dipertahankan, namun berpeluang untuk ditambah. “Antara Menteri Haji dan Badan Penyelenggara Haji itu bisa akan membuat banyak perubahan di tahun 2026. Masyarakat tidak perlu khawatir, dan justru kita berharap ada penambahan kuota,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Ia menyebutkan, puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) berlangsung kondusif.
“Proses haji lancar, jemaah relatif kondusif,” ujar Menag di Makkah, Rabu (11/6/2025), seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama.
Namun, Menag tidak menampik bahwa ada sejumlah dinamika yang mewarnai pelaksanaan haji tahun ini. Beberapa masalah bersifat insidental dan telah diselesaikan secara kasuistik. “Kami semua tidak mengingkari ada masalah dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Tapi, masalah itu kan kasuistik, dan kita selesaikan secara kasuistik,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, juga telah mengonfirmasi adanya wacana pengurangan kuota oleh pihak Arab Saudi hingga 50%. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025).
"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50% oleh pihak Saudi. Kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji," ujar Irfan dalam keterangan persnya. (DL/GPT)
.jpeg)
